KPK Periksa Para Tersangka dan Saksi di Kasus Suap Wali Kota Kendari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Selain memeriksa para tersangka, KPK juga memanggil dua orang saksi terkait kasus tersebut.

Keempat tersangka yakni Wali Kota Kendari Adriatma, calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih, dan Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah, masing-masing akan diperiksa sebagai tersangka.

"Keempatnya diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: KPK Temukan Uang Rp 2,8 Miliar terkait Suap Wali Kota Kendari)

Sementara itu, dua saksi yang diperiksa untuk kasus ini yakni wiraswasta bernama Yoselin dan Direktur PT Sarana Bangun Frans Duppa. Kedua saksi ini diperiksa untuk tersangka Adriatma.

Diketahui, total uang suap yang diduga diberikan untuk Adriatma senilai Rp 2,8 miliar. Uang suap tersebut diberikan oleh Hasmun Hamzah melalui anak buahnya.

Adriatma juga diduga menggunakan perantara untuk menerima uang suap tersebut.

KPK menyatakan suap untuk Adriatma diduga untuk biaya politik ayahnya, Asrun, yang mencalon diri sebagai calon Gubernur Sultra di Pilgub Sultra 2018.

Adapun PT SBN merupakan perusaahan yang diduga kerap mendapatkan proyek dari Wali Kota Kendari. PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan di Pemkab Kendari sejak 2012.

Kemudian Januari 2018, PT SBN memenangkan lelang proyek jalan Bungkutoko - Kendari New Port di Kendari dengan nilai proyek Rp 60 miliar.