Polisi Belum Melihat Afiliasi Muslim Cyber Army dengan Oposisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Muslim Cyber Army (MCA) diduga memiliki motif politis dibalik aktivitasnya menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan diskriminasi SARA.

MCA diketahui secara masif melakukan serangan terhadap Presiden Joko Widodo dan anggota pemerintahan yang tengah berkuasa.

Namun, menurut Kanit IV Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Endo Priambodo, pihaknya belum ditemukan ada hubungan antara MCA dengan pihak oposisi pemerintah.

"Sampai sekarang secara terang-terangan belum ada afiliasi politik pada oposan. Belum ada kaitannya dengan pelaku," ujar Endo dalam diskusi di Gadog, Bogor, Sabtu (10/3/2018).

(Baca juga: Bongkar Aliran Dana Kelompok Muslim Cyber Army, PPATK Tunggu Gerak Polri)

Lagipula, kata Endo, polisi tidak melihat latar belakang politik maupun agama dalam menindak kasus tersebut. Hanya saja kebetulan yang terekspose seolah mewakili agama tertentu.

"Kita sama sekali tidak melihat backgroundnya politik atau agama. Adalah bagaimana menegakkan hukum," kata Endo.

Saat ini, penyidik fokus menelusuri jaringan MCA dan eks Saracen. Endo mengatakan, pihaknya ingin memastikan betul apakah kedua jaringan yang sama-sama pabrik ujaran kebencian dan hoaks itu memiliki hubungan.

Selain di Indonesia, ada pula anggota MCA dan Saracen yang berada di luar negeri. Selain yang sudah ditangkap, Endo memastikan akan ada beberapa anggota lain yang juga akan diciduk.

"Ada seseorang yang sudah kita dalami tapi belum bisa full kita lakukan penangkapan," kata Endo.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono menduga motif politik menjadi alasan utama Muslim Cyber Army menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Hal tersebut terlihat dari isu-isu yang diangkat, yakni soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penganiayaan ulama, dan penghinaan pejabat negara.

(Baca juga: Polri: Ada Kaitan Muslim Cyber Army dengan Kelompok Saracen)

"Dari penelusuran kita, dari pendalaman peritiwa yang terjadi baik di medsos, kita lihat motifnya lebih besar pada motif politik," ujar Gatot.

Para pelaku memanfaatkan situasi negara yang memasuki tahun politik. Dengan menyebarkan isu-isu tersebut, kata Gatot, pelaku ingin memprovokasi masyarakat seolah isu-isu tersebut benar terjadi. Hal ini memunculkan keresahan di masyarakat, terutama kaum ulama.

"Hal ini akan bisa memecah belah bangsa yang pada akhirnya akan timbul konflik sosial yang besar," kata Gatot.

Hingga pada akhirnya, menurut Gatot, goal yang ingin dicapai MCA adalah mendegradasi pemerintah.

Dengan adanya kegaduhan dan perpecahan masyarakat, pemerintah dianggap tidak mampu membuat situasi yang kondusif.

Ketika masalah tersebut tak bisa diatasi, akan muncul anggapan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola negara ini.

"Yang paling parah akan menimbulkan disintegrasi bangsa ini, memecah persatuan dan kesatuan," kata Gatot.