Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 103 Triliun Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi

Kompas.com - 09/03/2018, 15:45 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, ada keinginan agar dana haji yang dikelola lembaganya diinvestasikan di Arab Saudi.

Total dana haji yang dikelola BPKH saat ini Rp 103 triliun.

"Arahan Wapres (Jusuf Kalla) 'Investasikan di Arab Saudi'. Karena bisa menghilangkan risiko valas, dan juga return-nya juga cukup tinggi," kata Anggito ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

(Baca juga: MK: Ketentuan Investasi Dana Haji Jamin Kepastian Hukum bagi Calon Jemaah)

 

Karenanya, kata Anggito, BPKH akan fokus menginvestasikan dana ratusan triliunan tersebut di Arab Saudi.

"Dana bisa diinvestasikan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Tapi fokus kita di Arab Saudi karena arahan Wapres," kata dia.

Apalagi kata Anggito, saat ini jamaah umroh asal Indonesia cukup besar jumlahnya.

"Jadi sepuluh tahun itu kalau kita berinvestasi di Arab Saudi itu bisa dimanfaatkan dan mendapatkan return atau nilai manfaat," ucap Anggito.

(Baca juga: Investasi Dana Haji Dinilai untuk Optimalisasi Ibadah Jemaah)

 

"Tugas kami adalah mendapatkan return, atau imbal hasil/bagi hasil dari dana yang ditimbulkan oleh jamaah haji dari setoran awal," sambungnya.

Rencananya, kata dia, dalam waktu dekat BPKH akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi bersama dengan Utusan Khusus Presiden urusan Timur Tengah dan OKI Alwi Abdurrahman Shihab.

"Supaya lebih lancar dan supaya bisa difasilitasi untuk pertemuan-pertemuan high level," kata dia.

Dalam kunjungan itu, BPKH akan bertemu dengan dengan pihak Islamic Development Bank (IDB) untuk menjalin kerja sama.

"IDB akan melakukan kerja sama dengan BPKH untuk penempatan dana, untuk pengiriman daging, DAM, untuk investasi beberapa fasilitas di Arab Saudi," ujarnya.

Tak cuma itu, BPKH juga akan bertemu dengan investor lainnnya di negara setempat. Misalnya untuk kerja sama menggarap tanah wakaf milik pemerintah Aceh yang ada di Makkah.

"Kurang lebih 400 meter dari Masjidil Haram. Sudah ada ikrar wakafnya dan sudah diinvestasikan oleh wakifnya. Itu kita sedang proses negosiasi. Bisa untuk investasi hotel, katering atau macam-macam lainnya," ungkap dia.

Kompas TV Pemerintah menetapkan 31 Bank Syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com