Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tembak Mati Pengedar Narkoba Dinilai Hanya Putus Rantai Informasi

Kompas.com - 05/03/2018, 20:54 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat meminta tindakan tembak mati pengedar narkoba dihentikan.

Selain tidak efektif, tindakan itu juga dinilai akan membuat aparat kesulitan membongkar jaringan yang lebih besar.

"Ketika Polisi atau BNN menembak mati justru mereka memutus rantai informasi yang mereka bisa dapatkan ketika orang-orang ini dapat ditangkap dan diproses secara hukum," ujar Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat Ajeng Larasati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 penembakan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan: 99 orang meninggal dunia dan 116 mengalami luka-luka.

(Baca juga: Kepala BNN Heru Winarko Ditantang Tekan Angka Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Dari data itu, kata Ajeng, banyak kasus penembakan hanya menyasar para pengedar narkoba kelas menengah ke bawah.

Padahal, informasi dari mereka sangat berarti untuk membongkar siapa dalang atau bandar dari narkoba yang diedarkan.

"Ketika yang disasar adalah pengedar kelas menegah dan kecil, maka pengedar yang besar dengan mudah merekrut pengedar menengah dan kecil lainnnya," ucap dia.

LBH Masyarakat menilai tindakan tembak di ditempat sama sekali tidak efektif menekan peredaran narkoba di Indonesia. Justru pasokan narkoba dari luar negeri tetap tinggi.

Hal ini ditengarai lantaran para pengedar besar atau bandarnya tetap berkeliaran. Bahkan di beberapa kasus, kalaupun tertangkap, para bandar tersebut tetap bisa mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara.

(Baca juga: LBH: Pernyataan Jokowi Picu Meningkatnya Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Hal ini lantaran masih rendahnya pengawasan kepada narapidana narkotika di lapas. Bahkan kerap kali ada oknum petugas lapas yang justru kongkalikong dengan para pengedar narkoba yang ada di dalam penjara.

Sebelumnya, Amnesty Internasional Indonesia ikut menyoroti banyaknya korban tewas akibat tindakan tembak di tempat dalam penanganan kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pun ditantang untuk menurunkan angka tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat alam penindakan kasus narkoba.

Sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Pada 2017 pula, BNN mencatat ada 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun barang bukti yang disita adalah 4,71 ton sabu, 151,22 ton ganja, 2,9 juta ekstasi, dan 627,84 kilogram ekstasi. Semua kasus itu ditangani BNN, Polri-TNI, hingga Bea Cukai.

Kompas TV Apel Operasi Keselamatan meliputi pemeriksaan kelengkapan surat dan fisik kendaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com