LBH: Pernyataan Jokowi Picu Meningkatnya Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 20:05 WIB
Presiden Joko Widodo pada Senin (23/1/2018) pagi mengunjungi Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan pengarahan kepada pesert Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018. Dalam kunjungan itu, Jokowi sempat menjajal mobil jip khusus. PRESIDENTIAL PALACE/ AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo pada Senin (23/1/2018) pagi mengunjungi Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan pengarahan kepada pesert Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018. Dalam kunjungan itu, Jokowi sempat menjajal mobil jip khusus.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat mengungkapkan adanya tren kenaikan angka tembak mati pengedar narkoba pasca Presiden Joko Widodo melemparkan pernyataan terkait kasus tersebut.

Peneliti LBH Masyarakat Ma'ruf Bajammal mengatakan, gambaran kenaikan tren kenaikan tembak mati kasus narkoba bisa terlihat sepanjang 2017 lalu.

Dari data yang dihimpun LBH Masyarakat, pada Januari 2017 terdapat 12 korban tewas akibat penembakan dalam kasus narkoba.

"Sementara itu ada 16 orang luka-luka," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/3/2018).


Angka korban tewas akibat tembak ditempat pada Januari 2017 menjadi yang tertinggi pada semester pertama 2017.

Baca juga : Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...

Menurut LBH Masyarakat, tingginya korban tewas itu terjadi sebulan pasca Pidato Presiden dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba. Saat itu, kata Ma'ruf, Presiden mempertanyakan mengenai jumlah bandar narkoba yang meninggal dunia

Pada semester kedua 2017, data korban tewas akibat tembak di tempat dalam kasus narkoba terjadi pada Agustus 2017. Korban tewas mencapai 13 orang. Sementara itu 18 orang mengalami luka-luka dalam penanganan kasus narkoba pada Agustus 2018.

Pada Juli 2017, kata Ma'ruf, Jokowi dalam pidatonya meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku tindak pidana narkotika.

"Kami menilai ada keterkaitan sehingga pada Agustus menjadi tinggi," kata dia.

Baca juga : Prosedur Tembak di Tempat Pengedar Narkotika Diadukan ke Ombudsman

Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Brahmantya Basuki menilai, pernyataan dari Presiden juga diikuti oleh pejabat publik lainnya, mulai dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga mantan Kepala BNN Budi Waseso.

Akibat penyataan itu menurut dia, membuat adanya semacam instruksi yang ditangkap oleh jajaran penegak hukum untuk mengambil tindakan keras kepada para pengedar narkoba dengan menembaknya.

Berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembankan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X