Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2018, 19:12 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Jotam Senis mengaku, bahwa dirinya yang meminta Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey untuk mengubah status hasil verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Menurut Jotam, awalnya hasil verifikasi PBB dalam berita acara KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah belum memenuhi syarat (BMS).

Namun sebelum rapat pleno pembacaan hasil verifikasi dimulai, ia meminta agar Abraham dalam pleno menyampaikan PBB tidak memenuhi syarat (TMS).

"Saya sampaikan ke Ketua KPU Manokwari Selatan harus dibacakan TMS," kata Jotam dalam sidang adjudikasi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

(Baca juga: KPU Manokwari Selatan Akui Tak Serahkan Surat Sosialisasi Verifikasi Parpol ke PBB)

 

Jotam beralasan, dirinya hanya menyarankan Abraham dan tidak mengubah hasil verifikasi PBB yang ada dalam berita acara KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

"Kenapa pas buat dokumen (berita acara) statusnya BMS, tidak langsung ditetapkan TMS. Saya pikir itu bukan ide saya. Saya mengacu pada aturan yang ada," kata Jotam.

Jotam juga mengatakan, KPU Provinsi Papua Barat hanya menginput hasil verifikasi partai politik yang disampaikan masing-masing Ketua KPU kabupaten/kota yang ada di Papua Barat.

"Hasil rekap dipresentasikan masing-masing KPU kabupaten/kota. Di dalam pleno dihadiri semua unsur termasuk Bawaslu. Hasil yang dibaca langsung diinput," kata Jotam.

Ia juga mengungkapkan, dalam pleno Abraham menyampaikan 16 partai politik di Manokwari Selatan yang telah dilakukan verifikasi verifikasi pada 30 Januari-1 Februari lalu, kesemuanya Memenuhi Syarat (MS).

"Saya dengar 16 partai politik MS. Saya tidak tahu ada PBB atau tidak. Saat itu juga tidak ada komplain, selang sehari berikutnya baru ada koreksi Bawaslu," kata dia.

 

PBB Tuding KPU Papua Barat Curang

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya seharusnya lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sebab, dalam pleno disebutkan, 16 partai politik yang telah dilakukan verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan kesemuanya MS.

"Saya tanya apakah 16 parpol sudah termasuk PBB, dijawab bahwa tidak disebutkan PBB. Lalu saya bilang (tanya) berapa parpol yang ikut verifikasi di Manokwari Selatan? Ada 16 parpol. Berarti 16 parpol itu sudah termasuk PBB," ujar Yusril.

Yusril pun berkata, penyebab partainya gagal lolos sebagai peserta Pemilu mendatang tak lain karena kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Papua Barat tersebut. Sebab, Jotam meminta Abraham mengubah hasil verifikasi partainya TMS. 

(Baca juga: KPU Ungkap Alasan Pengurus PBB Manokwari Selatan Tak Bisa Diverifikasi)

Yusril juga menegaskan, apa yang dilakukan oleh Jotam adalah tindak pidana. Karenanya ia mengancam akan mempidanakan tindakan Jotam tersebut.

"Kami akan pidanakan KPUD Provinsi Papua Barat. Pak Jotam memerintahkan, pihak KPU provinsi tahu dan pihak lain juga mengetahuinya. Kami pidanakan pihak-pihak yang terlibat. Mudah-mudahan pidananya bisa segera diproses," tegas Yusril.

Diketahui, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu mendatang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. 

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu. Sehingga berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI.

Kompas TV Sidang ajudikasi yang digelar di Bawaslu dimulai pada pukul 10.00 WIB dinyatakan terbuka untuk umum.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com