Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Jokowi Putuskan Kepala BNN Pengganti Buwas

Kompas.com - 28/02/2018, 13:30 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan memutus nama Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru pengganti Komjen Budi Waseso pada Rabu (28/2/2018) hari ini. Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas akan segera memasuki masa pensiun.

"Tadi saya konfirmasi, hari ini bapak Presiden akan memutuskan kepala BNN yang baru," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Johan mengatakan, sebelum membuat putusan, Jokowi sudah mendapatkan masukan dari Kapolri terkait 3 Jenderal polisi yang layak mengisi posisi Kepala BNN.

"Dari Kapolri mengusulkan nama-nama, kalau enggak salah ada tiga nama," kata Johan.

Namun, Johan belum mau menyebutkan siapa saja tiga nama itu. Johan meminta wartawan dan publik bersabar menunggu keputusan resmi dari Jokowi.

"Tentu Presiden punya ukuran-ukuran untuk memilih Kepala BNN. Ukuran-ukuran itu bisa didapat dari banyak masukan, diantaranya dari Kapolri. Kriteria yang paling baik lah, yang profesional, integritasnya tinggi, bagus, berani," kata Johan.

(Baca juga: Polri Sudah Setor Nama Pengganti Kepala BNN ke Presiden Jokowi)

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, Polri telah mempersiapkan perwira terbaiknya untuk menjadi Kepala BNN.

Sebab, Jokowi pasti tidak akan membiarkan sembarangan orang memimpin institusi yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia itu.

Namun, Iqbal enggan menyebut siapa saja yang disebut dalam daftar tersebut. "Tidak bisa saya sebutkan berapa nama, terus namanya siapa saja," kata Iqbal.

Meski belum diungkap, beberapa nama telah beredar. Menurut Indonesia Police Watch, ada tiga nama yang berpotensi menggantikan Budi Waseso.

Mereka adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Irjen Muhammad Iriawan, dan Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari.

Belakangan juga muncul nama Heru Winarko yang saat ini ditempatkan menjadi Deputi Penindakan KPK.

Hingga kini, tak ada bantahan maupun pembenaran Polri atas nama-nama tersebut.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com