Polri Sudah Setor Nama Pengganti Kepala BNN ke Presiden Jokowi

Kompas.com - 27/02/2018, 18:42 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memberikan keterangan pers saat pengungkapan narkotika jaringan internasional dari Taiwan di gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (20/2/2018). BNN melakukan operasi gabungan bersama Polri, Bea Cukai, dan TNI AL berhasil mengamankan empat tersangka dan mengamankan shabu seberat 1 ton dan 37 kilogram dan ditaksir bernilai melebihi 2 triliyun rupiah.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memberikan keterangan pers saat pengungkapan narkotika jaringan internasional dari Taiwan di gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (20/2/2018). BNN melakukan operasi gabungan bersama Polri, Bea Cukai, dan TNI AL berhasil mengamankan empat tersangka dan mengamankan shabu seberat 1 ton dan 37 kilogram dan ditaksir bernilai melebihi 2 triliyun rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, Polri telah menyerahkan sejumlah nama calon pengganti Komjen Budi Waseso ke Presiden Joko Widodo.

Diketahui, pria yang akrab disapa Buwas itu pensiun sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) pada Maret 2018.

"Polri sudah menyampaikan beberapa nama nanti Presiden yang akan memutuskan," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Iqbal mengatakan, Polri telah mempersiapkan perwira terbaiknya untuk menjadi Kepala BNN. Sebab, Jokowi pasti tidak akan membiarkan sembarangan orang memimpin institusi yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia itu.

Namun, Iqbal enggan menyebut siapa saja yang disebut dalam daftar tersebut.

"Tidak bisa saya sebutkan berapa nama, terus namanya siapa saja," kata Iqbal.

(Baca juga: Setelah Pensiun, Apa yang Akan Dilakukan Komjen Buwas?)

Meski belum diungkap, beberapa nama telah beredar. Menurut Indonesia Police Watch, ada tiga nama yang berpotensi menggantikan Budi Waseso.

Mereka adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Irjen Muhammad Iriawan, dan Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari.

Belakangan juga muncul nama Heru Winarko yang saat ini ditempatkan menjadi Deputi Penindakan KPK. Hingga kini, tak ada bantahan maupun pembenaran Polri atas nama-nama tersebut.

Sebelumnya, Buwas telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo soal kriteria penggantinya. Ia menginginkan ada regenerasi yang berkelanjutan di BNN sehingga lembaga tersebut mampu mengatasi peredaran narkotika secara efektif.

Menurut Buwas, para personel BNN sudah memahami duduk persoalan peredaran narkotika di Indonesia sehingga mereka layak memimpin BNN.

Buwas berharap para juniornya di BNN mendapatkan prioritas dari Presiden Jokowi untuk dipilih menduduki posisi pimpinan.

"Yang di belakang saya ini, yang junior-junior saya ini, sudah memahami dan mengetahui, seyogyanya diprioritaskan yang ada di BNN supaya paham betul konsep, sistem yang sudah kami bangun itu bisa berlanjut," kata Buwas.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X