PPP Anggap Kriteria Cawapres Kalangan Agamis Seimbangkan Posisi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan partainya tetap mempertahankan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dari kalangan agamis atau santri. Hal itu untuk menyeimbangkan posisi Jokowi yang dianggap dari kalangan nasionalis.

Namun demikian, terkait siapa kandidatnya, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Soal orangnya siapa ya monggo Pak Jokowi," kata Arsul usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

Arsul menegaskan PPP tidak bersikeras mencalonkan seseorang untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Arsul juga menepis kepastian pencalonan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy sebagai pendamping Jokowi.

"Orang lain yang mengajukan itu hak orang lain. Pak Jokowi yang mengajukan ya serahkan Pak Jokowi. Ya yang jelas pokoknya kami enggak ke-geer-an," ujar Arsul

Baca juga : PDI-P Sebut Jokowi Bisa Gandeng Cawapres Kalangan Profesional

Kendati demikian, PPP akan tetap menjalin koordinasi dengan PDI-Perjuangan dan anggota koalisi lainnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku didorong kader PKB untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Baca juga : Jusuf Kalla Menolak Dicalonkan sebagai Cawapres

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi juga pernah menanggapi pencalonan Cak Imin. Ia mengatakan, pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo, merupakan hak pribadi dan PKB.

Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebelumnya mengaku didorong kader PKB untuk menjadi pendamping Jokowi.

"Ah, itu kan haknya Cak Imin saja ngaku begitu, yang penting PPP enggak ngaku begitu kan. Siapa saja, Pak Romy (Ketua Umum PPP Romahurmuziy) nanti ngaku begitu, ya itu haknya masing-masing," kata Ahmad saat ditemui disebuah acara diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).