Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Gelar Mediasi Kedua untuk KPU dan PBB Hari Ini

Kompas.com - 24/02/2018, 08:01 WIB
Moh. Nadlir,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mediasi pertama antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (23/2/2018) gagal mencapai kata sepakat.

Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tetap menjadwalkan mediasi kedua Sabtu (24/2/2018), antara PBB dan KPU.

"Kami jadwalkan mediasi kedua, pukul 12.00 WIB," ujar Anggota Bawaslu Rachmat Bagja melalui pesan singkatnya, Jumat (23/2/2018).

Soal apakah PBB dan KPU hadir atau tidak pada mediasi kedua, Bagja tak mau ambil pusing. "Kita lihat besok, " ucap Bagja.  

Baca juga : PBB Ancam Gugat KPU ke PT TUN

Namun, jika nantinya mediasi kedua tetap tidak membuahkan kesepakatan. Maka mau tak mau sengketa Pemilu tersebut akan dilanjutkan ke sidang adjudikasi pada Senin (26/2/2018).

KPU sendiri sejatinya telah menolak upaya mediasi kembali dengan PBB. Alasannya mediasi awal tak membuahkan hasil.

"Dalam mediasi tidak ada titik temu, tidak ada musyawarah. Dengan demikian forum ajudikasi tidak dapat dihindari, " ujar Komisioner KPU,  Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra juga mengaku sudah patah arang akan adanya mediasi kembali. Apalagi jika sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Saya sudah patah arang, tinggal saya lawan saja mereka. Dengan Partai Garuda dan Berkarya KPU mau mediasi. Dengan PBB tidak. Ya, kami akan melawan. Yang kami inginkan hanya keadilan," kata Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com