Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2018, 17:18 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional baru saja mengeluarkan hasil laporan tahunannya mengenai situasi HAM di dunia. Hasilnya, 2017 ditetapkan sebagai tahun yang penuh isu kebencian.

Lantas bagaimana di Indonesia? Jawabanya tidak jauh berbeda. Bahkan ujaran kebencian yang berkembang luas di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan politik.

"Kalau kita lihat kasus Pilkada DKI, kelihatan sekali retorika kebencian itu digunakan untuk tujuan memangkan kontestasi elektoral," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurut Usman, fenomena keterkaitan isu kebencian dengan politik adalah fenomena global. Salah satu yang menjadi contoh yakni kemenangan Donald Trump pada Pilres AS 2016 lalu.

Trump yang membawa retorika untuk menyasar kelompok minoritas di AS yakni Islam dan Mexico, justru mampu memenangkan Pilpres AS. Padahal, awalnya banyak publik yang mengkritik keras retorika Trump.

(Baca juga: Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian)

Amnesty Internasional juga mencatat strategi politik Trump diadopsi di berbagai negara dengan menebar isu kebencian dengan sasaran yang bermacam-macam.

"Jadi nampak sekali politik kebencian yang diretorikakan oleh para pemimpin cukup efektif dalam kontestasi elektoral," kata Usman.

Amnesty Internasional Indonesia memprediksi, ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM seseorang atau kelompok masyarakat masih akan terjadi pada 2018-2019.

Saat ini kata Usman, tanda-tanda yang terlihat, ujaran kebencian akan menyasar kelompok masyarakat dengan orientasi seksual tertentu seperti transgender ataupun memanfaatkan isu LGBT.

Seperti diketahui, pada 2018 ada gelarangan Pilkada serantak di 171 daerah. ementara pada 2019 ada gelaran Pileg dan Pilpres.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan setuju dengan Usman bahwa ujaran kebencian terkait erat dengan politik.

Ia berharap negara berperan aktif mendukung penghentian ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Kompas TV Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan bertindak tegas memblokir akun media sosial yang berisi konten negatif dan kampanye hitam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com