Kepala Daerah Banyak Korupsi, Golkar Rapat Konsultasi dan Undang KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggelar rapat konsultasi dengan seluruh kader yang menjabat kepala daerah dan akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2018.

Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini mengakui, digelarnya acara ini juga karena adanya beberapa petahana kader Partai Golkar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat kasus korupsi dengan modus pembiayaan kampanye pada Pilkada 2018.

"Apalagi akhir-akhir ini juga banyak kasus yang melibatkan para kepala daerah, termasuk di dalamnya kader Partai Golkar," kata Yahya di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Ia mengatakan, kegiatan ini sedianya merupakan bagian dari kegiatan partai dalam rangka menghadapi agenda politik akbar, yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

(Baca juga: Belum Genap 2 Bulan Tahun 2018, Tujuh Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK)

Di samping itu, kata Yahya, acara ini juga menjadi bukti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar memperjuangkan tagline "Golkar Bersih".

Sedangkan, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam acara ini juga ada pembaharuan pakta integritas yang akan ditandatangani oleh para kader, khususnya yang menjabat kepala daerah dan akan maju kembali pada Pilkada 2018.

"Nanti ada penandatanganan pakta integritas. Ini pakta integritasnya di-renew. Diperbaharui," ucap Airlangga.

"Ini mengantisipasi agar "Golkar Bersih" didengar dan dilaksanakan kader dan juga oleh fungsionaris Partai Golkar, terutama menghadapi pilkada nanti," kata dia.

Diketahui, hingga saat ini terhitung dua petahana dari Partai Golkar yang akan maju pada Pilkada 2018 yang ditangkap KPK, yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Bupati Jombang Nyono Suharli.

(Baca juga: KPK Kirim Sinyal Peringatan ke Para Calon Kepala Daerah)