KPK Minta Kepala Daerah dan Pemda Melapor jika DPRD Minta Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan pemerintah daerah, terutama kepala daerah dan jajaran, untuk menolak jika DPRD meminta imbalan terkait hal tertentu.

Hal ini berkaca dari kasus suap Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman ke pihak DPRD Lampung Tengah.

"Bisa saja pihak pemda melaporkan ke KPK kalau ada permintaan-permintaan seperti itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/2/2018).

"Kalau ada paksaan-paksaan, bahkan seharusnya pihak pemda, kepala daerah dan jajarannya, itu bisa menolak sejak awal atau melaporkan ke KPK," ujar Febri.

(Baca juga: KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah, Mendagri Terpukul)

Mustafa dan Taufik diketahui menyuap pihak DPRD senilai Rp 1 miliar untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Dengan menolak atau melaporkan ke KPK, menurut Febri, praktik suap tidak perlu terjadi.

"Kecuali ada kepentingan lain dari pihak-pihak eksekutif," ujar Febri.

(Baca juga: Harapan KPK di Tengah Maraknya Kepala Daerah Ditangkap Jelang Pilkada Serentak)

Kasus yang hampir serupa juga menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka. Zumi Zola menjadi tersangka dugaan suap kepada sejumlah anggota DPRD Jambi terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

Menurut KPK, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD.

Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Menurut KPK, uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi.

Sebab, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan R-APBD, karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai "uang ketok".