Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Didorong Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P

Kompas.com - 17/02/2018, 21:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didorong kader partainya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap partai ada kecenderungan mendorong kepemimpinan dari dalam partainya.

"Tentu Cak Imin, ya wajar, ketua umum dicalonkan oleh parpolnya masing-masing," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Seperti halnya Jokowi, kata Hasto, yang lahir dari proses kepemimpinan internal PDI-P. Namun, saat ini partai berlambang banteng itu sedang melakukan penjajakan ke berbagai partai.

"PDI-P juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Hasto.

(Baca juga: Di Banyuwangi, Cak Imin Dapat Kartu Hijau untuk Maju Cawapres)

Namun, kata Hasto, partainya kembali menyerahkannya pada rakyat. Menurut dia, pilihan rakyat akan lebih bermanfaat karena calon tersebut pasti dipercaya memimpin Indonesia lima tahun berikutnya.

PDI-P sendiri belum menentukan siapa Cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2019.

Partai tersebut akan menggelar Rapat Kerja Nasional ketiga pada 23-25 Februari 2018. Salah satu agendanya yakni terkait calon presiden dan wakil presiden yang diusung tahun 2019.

"Pada Rakernas itu kami akan membahas hal-hal strategis terkait pemilu serentak 2019, dan berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai capres dan cawapres," kata Hasto.

Sebelumnya, Muhaimin mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa. Menurut dia, dukungan itu merata di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi)

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapres Pak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Pada Pemilu 2014 lalu, PKB masuk dalam jajaran partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu, PKB menjadi partai pengusung bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI.

Kompas TV Namun, keputusan itu baru akan diumumkan tanggal 3 Juni mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com