Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulan Ini, Kurikulum Ceramah Pilkada Damai Mulai Disebarkan

Kompas.com - 08/02/2018, 21:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama para pemuka agama menyusun kurikulum ceramah untuk Pilkada damai dan anti politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, rencananya kurikulum ceramah Pilkada damai akan mulai disebarkan pada bulan ini.

"Bulan ini karena sudah mulai kampanye," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Kurikulum ceramah tidak hanya untuk agama Islam, namun juga agama lainnya. Khusus untuk umat Islam, kurikulum itu untuk mengisi khutbah shalat Jumat.

Sementara itu untuk umat lainnya akan menyesuaikan ibadahnya. Misalnya untuk umat Katolik, bisa berupa selembaran pasca misa Minggu.

(Baca juga: Empat Muda-mudi Dilantik Jadi Duta Pilkada Damai di Ogan Komering Ilir)

Nantinya kurikulum ceramah Pilkada damai itu akan disalurkan oleh Bawaslu melalui organisasi-organisasi keagamaan yang kemudian akan disalurkan ke tempat-tempat ibadah.

Rahmat mengatakan, kurikulum ceramah tersebut disusun agar tidak ada ceramah-ceramah yang bisa menyulut masyarakat sehingga berpotensi membuat situasi Pilkada menjadi panas.

Kebijakan tersebut dibuat lantaran Bawaslu tidak ingin pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2017 terulang.

Saat itu, banyak ceramah-ceramah di rumah ibadah yang justru potensial memunculkan kebencian kepada para calon pemimpin di Pilkada DKI.

Meski begitu, Rahmat mengatakan bahwa kurikulum ceramah tersebut bukanlah hal yang diwajbkan oleh Bawaslu.

"Untuk mewajibkan agak sulit karena ini adalah ruang keagamaan. Kami hanya menyajikan, kami minta hal- hal ini perlu diperhatikan," kata dia.

Kompas TV Bagaimana menciptakan pilkada yang damai bagi Jakarta?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com