Terdakwa Sebut Komisi V DPR Biasa Gunakan Istilah "Imam Al Azhar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengakui ada istilah-istilah tertentu yang sering digunakan sesama anggota Komisi V DPR dalam berkomunikasi.

Salah satunya, istilah "imam Al Azhar".

Hal itu dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut Yudi, istilah imam Al Azhar memaksudkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Diduga, istilah itu digunakan karena kantor Kementerian PUPR berada dekat Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Itu istilah yang beredar di Komisi V DPR," kata Yudi kepada jaksa.

Awalnya, jaksa menanyakan alasan Yudi yang sering menggunakan istilah-istilah tertentu saat berbicara melalui telepon dengan orang dekatnya, Muhammad Kurniawan. Hal itu diketahui dari bukti sadapan telepon yang dimiliki KPK.

(Baca juga: Pengusaha Penyuap Anggota Komisi V DPR Segera Diadili)

Selain imam Al Azhar, Yudi juga menggunakan istilah kuningan dan Rasuna Said untuk memaksudkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yudi Widiana didakwa menerima suap lebih dari Rp 11 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Suap tersebut terkait usulan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam dakwaan pertama, Yudi disebut menerima uang Rp 4 miliar dari Aseng.

(Baca juga: Wakil Ketua Komisi V DPR Terima Suap melalui Kader PKS Anggota DPRD Bekasi)

Pemberian itu karena Yudi telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Proyek itu disebut sebagai program aspirasi yang diajukan Yudi selaku anggota Komisi V DPR, untuk tahun anggaran 2015.

Adapun, Aseng ditunjuk selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Sementara, dalam dakwaan kedua, Yudi didakwa menerima uang Rp 2,5 miliar. Kemudian, menerima 214.300 dan 140.000 dollar Amerika Serikat.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Yudi menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, pada tahun anggaran 2016.