Wakil Ketua Komisi V DPR Terima Suap melalui Kader PKS Anggota DPRD Bekasi

Kompas.com - 22/05/2017, 19:43 WIB
So Kok Seng alias Aseng tersangka dalam kasus suap terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2017) Lutfy Mairizal PutraSo Kok Seng alias Aseng tersangka dalam kasus suap terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, didakwa menyuap tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satunya kepada mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia.

Dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/5/2017), uang suap kepada Yudi diberikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2014-2019, Muhammad Kurniawan.

Seperti Yudi, Kurniawan juga politisi PKS.

"Terdakwa sejak 2008 mengenal Muhammad Kurniawan sebagai tenaga honorer Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang sering membantu anggota Komisi V dalam melaksanakan tugas-tugasnya," ujar jaksa KPK Iskandar Marwanto.

Baca: KPK Dalami Temuan Uang di Rumah Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana

Menurut jaksa, uang kepada Yudi ditujukan agar pimpinan Komisi V tersebut mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, uang diberikan agar Yudi menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya, yakni Abdul Khoir, dipilih menjadi pelaksana proyek tersebut.

Dalam perkara suap ini, Yudi mempersilakan Kurniawan untuk membantu memproses usulan program aspirasi tersebut.

Selain itu, terkait penyerahan uang commitment fee atas program aspirasi, Yudi meminta agar Kurniawan menyerahkannya melalui Paroli alias Asep.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Wapres: Sektor Pertahanan Keamanan Penting Diperkuat

Pandemi Covid-19, Wapres: Sektor Pertahanan Keamanan Penting Diperkuat

Nasional
Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Nasional
'Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen...'

"Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen..."

Nasional
Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Nasional
Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh Hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Nasional
Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Nasional
Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Nasional
16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

Nasional
PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X