Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Naik jika Harga Batubara Turun

Kompas.com - 01/02/2018, 12:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir memastikan tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Namun, ia juga berharap, harga batubara sebagai bahan baku utama PLN juga bisa diturunkan.

Hal ini disampaikan Sofyan saat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

"Saya bilang, (tarif listrik) tidak perlu naik, Pak, kalau harga batubara bisa turun kembali. Yang penting kepentingan rakyat," kata Sofyan Basir kepada wartawan seusai pertemuan.

(Baca juga: Harga Batubara Mahal, Dirut PLN Mengadu ke Jokowi )

Sofyan mengatakan, bahan baku PLN dalam menghasilkan listrik 60 persen berasal dari batubara.

Namun, saat ini harga batubara di dalam negeri mendekati 100 dollar AS per metrik ton.

Sofyan berharap Presiden dapat memberikan solusi dan menurunkan harga batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 60 dollar AS per metrik ton.

Hal ini membuat PLN kesulitan dalam hal keuangan, apalagi tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

"Kalau batubara naik terus, susah PLN-nya," kata Sofyan.

(Baca juga: YLKI: Wacana Harga Batubara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah)

Menurut Sofyan, Presiden Jokowi juga mendukung dan menginginkan harga batubara untuk pasar domestik, khususnya untuk keperluan PLN, dapat diturunkan.

Dengan begitu, PLN dapat menjaga tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan.

"Untuk apa tarif listrik naik, keuntungan kami bisa cukup kalau batubara harganya turun," kata Sofyan.

Selain dapat mempertahankan tarif listrik, menurut Sofyan, harga batubara yang terjangkau juga membuat perseroan dapat menghemat pengeluaran.

Dengan begitu, PLN dapat melakukan investasi untuk menambah elektrifikasi, khususnya di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, NTT, dan Maluku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com