Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diskusi dengan PLN, KPK Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

Kompas.com - 18/12/2017, 20:47 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar focus group discussion (FGD) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi tata kelola sektor tenaga listrik yang bebas fraud dan korupsi.

Pada diskusi tertutup antara KPK dan PLN tersebut, KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait masalah kelistrikan.

Rekomendasi itu keluar terkait lima poin yang dianalisis KPK, yaitu mengenai minimnya kendali dalam penyediaan energi primer jangka panjang, kurangnya integritas perencanaan kapasitas listrik menimbulkan inefisiensi.

Baca juga: PLN Buka Peluang Bisnis SPLU buat Swasta

Selain itu, belum seragamnya tata kelola di masing-masing regional, belum optimalnya pengelolaan pembangkit existing, dan pengelolaan supply yang tidak sesuai optimasi akibat ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi.

"Dari analisis itu, KPK merekomendasikan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih proaktif dalam mengamankan supply energi primer dengan skema pembelian energi primer yang terkendali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2017).

KPK juga merekomendasikan agar PLN memperbaiki model kontrak Take or Pay (TOP) dan merevisi kontrak perjanjian jual beli listrik.

Untuk menyeragamkan tata kelola, KPK juga merekomendasikan PLN untuk menerapkan sebuah praktik terbaik di suatu regional untuk diterapkan di seluruh regional.

"Terakhir, PLN direkomendasikan untuk melakukan audit pembangkit, monitoring proyek, mitigasi fraud dalam proyek, dan Better Operation & Maintenance (O&M) Practice," ujar Febri.

Baca: PLN Kucurkan Rp 721 Miliar Bangun Pembangkit Surya di Pulau Terluar

PLN diminta menyampaikan rencana aksi kepada KPK paling lambat pekan kedua Januari 2018. Rumusan rencana aksi itu harus disertai dengan penyampaian pelaksanaan rencana aksi secara berkala setiap tiga bulan, beserta kendala yang dihadapi, dan rencana aksi berikutnya.

Dirut PLN Sofyan Basri mengatakan, pihaknya sepakat dengan hasil kajian KPK yang dinilainya sangat detil. Kajian KPK dinilai akan bermanfaat untuk PLN.

Rekomendasi KPK, kata Sofyan, meliputi masalah pengadaan, proses pengadaan, masalah proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement dalam tender.

Lainnya, tata kelola efisiensi pembangkit, masalah batu bara, dan lainnya.

Menurut dia, KPK ingin ada hal konkret dari rekomendasi itu. Sofyan yakin, PLN bisa menjalankan rekomendasi dari KPK.

"Bisa. Karena kan KPK kontrol kami. Mungkin apakah 3 bulanan, 6 bulanan, dan kawan-kawan KPK kan ada di PLN. Enggak ada masalah saat datang untuk konfirmasi, untuk lihat prosesnya," ujar Sofyan.

Kompas TV Rencana pemerintah melalui perusahaan listrik negara alias PLN menyederhanakan golongan daya listrik akan dilakukan tahun depan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com