Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lolos di Pusat, Golkar Persiapkan Verifikasi Faktual di Daerah

Kompas.com - 29/01/2018, 13:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan fokus pada persiapan pengurusnya di daerah untuk menghadapi tahap verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Golkar lolos verifikasi faktual di tingkat pusat.

"Jadi persiapan untuk tingkat pengurus kabupaten kota, Insya Allah kami siap," ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Untuk verifikasi faktual di daerah, Golkar mempersiapkan tiga hal yakni terkait kepengurusan, ketersediaan tempat atau kantor, hingga kelengkapan keanggotaan di daerah.

Baca juga: Golkar Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat, KPU Ingatkan Jangan Terlena

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan agar Partai Golkar tidak terlena dengan hasil verifikasi faktual di tingkat pusat.

"Tetapi yang harus diperhatikan adalah, yaitu verifikasi keanggotaan di level kabupaten kota. Harus betul-betul disiapkan, dihadirkan orang-orangnya sesuai dengan yang sudah dimasukkan ke sistem partai politik itu (sipol)," ujar Ilham.

Baca juga: Golkar Siap Jalani Verifikasi Faktual oleh KPU pada Senin Siang Ini

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, setelah verifikasi faktual di tingkat pusat selesai, KPU akan segara melakukan verifikasi pada DPD untuk tingkat provinsi, dan DPC untuk tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi akan dilakukan pada 28-30 Januari 2018. Sementara, di tingkat kabupaten/kota pada 30 Januari -1 Februari 2018.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com