Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi di Hanura Belum Capai Titik Temu

Kompas.com - 26/01/2018, 18:37 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua kubu di Partai Hanura, kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo, sudah sepakat untuk berdamai. Namun, belum ada titik temu dalam tahapan rekonsiliasinya.

Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana mengungkapkan, dalam pertemuan terakhir tim rekonsiliasi pada Kamis (25/1/2018) malam, kubu OSO menolak usulan kubu Daryatmo.

"Kami menyayangkan sikap dari kubu Manhattan (OSO) yang saya kira tidak mencerminkan rekonsiliasi dengan sungguh-sungguh," ujar Dadang dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

(Baca juga : Menkumham Tunggu Rekonsiliasi Dua Kubu Hanura untuk Keluarkan SK Baru)

Menurut Dadang, sebenarnya kedua kubu sudah sepakat untuk memulai rekonsiliasi dari nol. Namun, saat pembicaraan tim dimulai, kedua kubu punya pandangan berbeda soal titik awal itu.

Kubu Daryatmo, kata dia, ingin agar titik nol tersebut dimulai dari hasil Munaslub akhir 2016. Artinya, kepengurusan partai dipegang oleh OSO sebagai Ketua Umum dan Safaruddin Sudding sebagai Sekjen.

Namun, kubu OSO ingin agar titik awal itu dimulai dari kepengurusan yang sudah disahkan oleh Menkumham belum lama ini. Artinya, Ketua Umum dijabat OSO dan Sekjen dijabat oleh Herry Lontung.

"Itu kami anggap tidak adil," kata Dadang.

(Baca juga : Pertemukan Dua Kubu, Wiranto Sebut Konflik Hanura Sudah Selesai)

Sementara itu, Ketua DPD Banten kubu Daryatmo Eli Mulyadi meminta agar kubu OSO menghentikan pemecatan-pemecatan ketua DPD dan DPC yang ikut Munaslub di DPP Hanura Bambu Apus pada 18 Januari 2018 lalu.

"Kalau kesepakatan diterima menunju islah, kami sepakati bersama. Kalau tidak, kita tempuh jalan masing-masing," kata dia.

Sebelumya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mempertemukan kubu Oso dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

(Baca juga : Saat Wiranto Ditanya Siapa Ketua Umum Hanura yang Sah...)

Wiranto mengatakan bahwa konflik di Partai Hanura sudah selesai pasca-pertemuan antara dirinya, OSO, dan Daryatmo.

"Sudah, sudah selesai. Tidak ada lagi, tidak ada lagi (kubu-kubuan di Hanura)," ujar Wiranto kepada wartawan.

Meski mengatakan bahwa konflik sudah selesai, Wiranto menuturkan bahwa Hanura membentuk satu tim bersama, yang diisi dari kedua belah pihak. Tim itu nantinya akan melalukan komunikasi untuk mengakomodasi kedua kubu.

Kompas TV Lingkaran Survei Indonesia memprediksi ada lima partai politik terancam tidak akan punya wakil di DPR periode selanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com