Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu Hanura Damai, Kasus Hukum Akan Diselesaikan

Kompas.com - 24/01/2018, 06:33 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua kubu yang berseteru di internal Partai Hanura, kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo, telah sepakat untuk berdamai. 

Adapun, teknis rekonsiliasi partai akan diserahkan kepada tim gabungan yang dibentuk oleh kedua kubu.

Salah satu hal yang akan dipertimbangkan tim tersebut yakni terkait dengan kelanjutan laporan-laporan pidana yang dibuat kedua kubu ke polisi.

"Itu nanti bagian hukum," ujar OSO di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Sementara itu, Daryatmo mengatakan, persoalan hukum akan dibicarakan lebih lanjut oleh tim khusus. Rencananya, tim akan mulai bekerja malam ini.

Baca juga: Dua Kubu Hanura Damai, OSO Ucap Alhamdulillah, Daryatmo Bilang Menuju Islah

Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Oesman Sapta, l Gede Pasek Suardika mengatakan, dengan damainya kedua kubu, maka ada kemungkinkan laporan dugaan pencemaran nama baik OSO oleh tiga kader Hanura akan dicabut.

Pasek adalah adalah salah satu orang yang ditunjuk untuk masuk dalam tim khusus pasca tercapainya kesepakatan damai kedua kubu.

"Ya otomatis kalau sudah dalam posisi selesai kan ya selesailah sudah," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO melaporkan tiga kader partainya ke polisi atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Baca juga: Pertemukan Dua Kubu, Wiranto Sebut Konflik Hanura Sudah Selesai

Laporan dari OSO itu dibuat oleh kuasa hukumnya Servasius Serbaya Manek ke Polda Metro Jaya, Senin (22/1/2018) malam.

Adapun pihak terlapornya yakni Ari Mularis, Sudewo, dan Dadang Rusdiana.

Sementara itu, kubu Daryatmo melaporkan OSO ke Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan dana partai.

Laporan itu sudah tercantum di Laporan Polisi LP/106/I/2018/Bareskrim, tertanggal 23 Januari 2018.

Kompas TV Konflik tak kunjung usai, Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, gelar pertemuan tertutup dengan Oesman Sapta Odang dan Daryatmo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com