Menkumham Tunggu Rekonsiliasi Dua Kubu Hanura untuk Keluarkan SK Baru

Kompas.com - 26/01/2018, 14:04 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa pihaknya menunggu hasil rekonsiliasi dua kubu Partai Hanura sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan partai yang baru.

"Nanti mereka akan duduk bersama, tentu mungkin ada revisi dan lain-lain, kami harapkan begitu, (kepengurusan) dari hasil rekonsiliasi," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Menurut Yasonna, pihaknya terus mendorong kubu Oesman Sapta Odang alias Oso dan Daryatmo benar-benar kembali bersatu.

"Sudah ada understanding (dua kubu), dan kita harapkan, kita mendorong terus," kata Yasonna.

(Baca juga : Pertemukan Dua Kubu, Wiranto Sebut Konflik Hanura Sudah Selesai)

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Oesman Sapta Odang dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton Jakarta, Selasa (23/1/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Oesman Sapta Odang dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton Jakarta, Selasa (23/1/2018)
Yasonna menambahkan, penting bagi Hanura bersatu dan tak terpecah demi menjalani tahapan verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2019.

"Karena ini tahapan Pilkada dan verifikasi faktual partai politik, memerlukan soliditas masing-masing partai politik," kata Yasonna.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto sebelumnya mempertemukan dua kubu Hanura yang berkonflik di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

(Baca juga : Saat Wiranto Ditanya Siapa Ketua Umum Hanura yang Sah...)

Konflik di Partai Hanura tersebut pun dianggap sudah selesai pasca-pertemuan antara Oso dan Daryatmo.

Meski demikian, Hanura tetap membentuk satu tim bersama, yang diisi dari kedua belah pihak. Tim itu nantinya akan melalukan komunikasi untuk mengakomodasi kedua kubu.

Kemenkumham sebelumnya telah mengeluarkan SK Kepengurusan Hanura yang baru di bawah kepemimpinan Oso, pada Rabu (17/1/2018).

(Baca juga : Dua Kubu Hanura Damai, Kasus Hukum Akan Diselesaikan)

Dalam kepengurusan baru tersebut, Harry Lontung Siregar diangkat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Syarifuddin Sudding yang dipecat.

Sementara itu, kubu Daryatmo hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), baru menyerahkan susunan kepengurusan ke Kemenkumham, Jumat (19/1/2018).

Di mana Syarifuddin Sudding tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo.

Sampai saat ini, rekonsiliasi kedua kubu yang sempat berseteru belum juga usai.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X