Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Tunggu Rekonsiliasi Dua Kubu Hanura untuk Keluarkan SK Baru

Kompas.com - 26/01/2018, 14:04 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa pihaknya menunggu hasil rekonsiliasi dua kubu Partai Hanura sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan partai yang baru.

"Nanti mereka akan duduk bersama, tentu mungkin ada revisi dan lain-lain, kami harapkan begitu, (kepengurusan) dari hasil rekonsiliasi," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Menurut Yasonna, pihaknya terus mendorong kubu Oesman Sapta Odang alias Oso dan Daryatmo benar-benar kembali bersatu.

"Sudah ada understanding (dua kubu), dan kita harapkan, kita mendorong terus," kata Yasonna.

(Baca juga : Pertemukan Dua Kubu, Wiranto Sebut Konflik Hanura Sudah Selesai)

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Oesman Sapta Odang dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton Jakarta, Selasa (23/1/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Oesman Sapta Odang dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton Jakarta, Selasa (23/1/2018)
Yasonna menambahkan, penting bagi Hanura bersatu dan tak terpecah demi menjalani tahapan verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2019.

"Karena ini tahapan Pilkada dan verifikasi faktual partai politik, memerlukan soliditas masing-masing partai politik," kata Yasonna.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto sebelumnya mempertemukan dua kubu Hanura yang berkonflik di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

(Baca juga : Saat Wiranto Ditanya Siapa Ketua Umum Hanura yang Sah...)

Konflik di Partai Hanura tersebut pun dianggap sudah selesai pasca-pertemuan antara Oso dan Daryatmo.

Meski demikian, Hanura tetap membentuk satu tim bersama, yang diisi dari kedua belah pihak. Tim itu nantinya akan melalukan komunikasi untuk mengakomodasi kedua kubu.

Kemenkumham sebelumnya telah mengeluarkan SK Kepengurusan Hanura yang baru di bawah kepemimpinan Oso, pada Rabu (17/1/2018).

(Baca juga : Dua Kubu Hanura Damai, Kasus Hukum Akan Diselesaikan)

Dalam kepengurusan baru tersebut, Harry Lontung Siregar diangkat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Syarifuddin Sudding yang dipecat.

Sementara itu, kubu Daryatmo hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), baru menyerahkan susunan kepengurusan ke Kemenkumham, Jumat (19/1/2018).

Di mana Syarifuddin Sudding tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo.

Sampai saat ini, rekonsiliasi kedua kubu yang sempat berseteru belum juga usai.

Kompas TV Konflik tak kunjung usai, Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, gelar pertemuan tertutup dengan Oesman Sapta Odang dan Daryatmo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com