DPR Galang Sumbangan Anggota untuk Suku Asmat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengadakan rapat pimpinan (rapim) dengan para wakil ketua DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2017). Agenda rapim membicarakan hal-hal krusial di DPR sekaligus membahas surat-surat masuk.

Seluruh wakil ketua DPR hadir dalam rapim itu, yakni Fadli Zon (bidang urusan politik dan keamanan, Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan), serta Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan).

“Ini merupakan rapat pimpinan pertama sejak saya menjabat ketua DPR. Rapim baru bisa dilakukan sekarang karena menunggu pimpinan lain berada di Jakarta,” ujar Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet ini, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga : Satgas Terpadu KLB Asmat Temukan 646 Kasus Campak dan 144 Gizi Buruk

Bamsoet menjelaskan, rapim itu membicarakan perkembangan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. Di antaranya adalah RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang substansi dan pasal-pasalnya sudah disetujui pemerintah. Dengan revisi ini, maka PDI-P sebagai partai pemenang pemilu akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR.

“Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari depan,” kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, rapim juga membahas penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.

Baca juga : Kapolda Papua: Beberapa Kepala Puskesmas di Asmat Bukan Dokter

“Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi permasalahan tersebut,” ucap Bamsoet.

Rapim DPR juga sepakat membuat terobosan untuk meningkatkan tingkat pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para wakil rakyat. Bamsoet menjelaskan, pimpinan DPR akan bekerja sama dengan bagian pencegahan KPK untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.

Baca juga : Gubernur Papua dan Bupati Asmat Tolak Usul Jokowi untuk Relokasi Warga

“Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bamsoet, ada hal lain yang juga disepakati rapim, yakni tradisi pertemuan informal sembari makan siang setiap Selasa. Sedangkan untuk pertemuan informal dengan semua ketua komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan digelar rutin sebulan sekali. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan.

“Pengalaman selama ini, pertemuan-pertemuan informal ini lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada,” kata dia.