JAKARTA, KOMPAS.com — Politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih berpotensi muncul pada pilkada serentak 2018.
Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahudin berharap agar kejadian di Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terulang di pilkada serentak 2018.
"Bagaimana agar Pilkada DKI Jakarta tidak di copy paste di Pilkada 2018," ujarnya dalam acara diskusi di Megawati institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Menurut Asep, Pilkada DKI 2017 merupakan pengalaman pahit dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebab, identitas dipolitisasi untuk kepentingan politik pragmatis.
Padahal, tutur dia, keberagaman identitas masyarakat Indonesia sudah final dan tidak perlu lagi dibawa-bawa ke ranah politik praktis dengan memunculkan isu agama dan etnis.
(Baca juga: BI: Uang Palsu Rawan Beredar Saat Pilkada Serentak 2018)
Asep menuturkan, dalam Pilkada DKI Jakarta, kebencian dinarasikan dengan masif sehingga menimbulkan efek yang buruk untuk kehidupan masyarakat.
Narasi kebencian yang dimaksud yaitu munculnya kampanye-kampanye hitam dengan stigma-stigma anti-agama tertentu dan etnis tertentu.
"Pelajaran pahit di DKI Jakarta itu pengalaman bersama dan jangan terulang kembali," kata dia.
Meski demikian, ia mengatakan, masyarakat harus optimistis pilkada serentak 2018 bisa berjalan lebih beradab dan aman tanpa menghilangkan langkah preventif terhadap isu SARA.
"Ketika politisasi identitas yang dimajukan, maka yang dipertaruhkan adalah kebangsaan kita," ucap dia.