Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Setuju Anggota TNI-Polri yang Gagal Ikut Pilkada Bisa ke Institusi Asal

Kompas.com - 23/01/2018, 20:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, anggota Polri maupun TNI harus resmi mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang memperbolehkan anggotanya melepas atribut kepolisian setelah penetapan tanggal 12 Februari 2018.

"Bagi anggota TNI dan Polri, saya sepakat, pada saat diterima pencalonannya oleh KPU, pendaftarannya, ya langsung ajukan mundur sebagai anggota Polri maupun TNI," ujar Tjahjo di kompleks Mabes TNI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Tjahjo juga menyinggung pernyataan Kapolri terkait anggotanya yang gagal terpilih jadi peserta Pilkada. Sebelumnya, Tito menyebut bahwa anggotanya yang tidak ditetapkan oleh KPU itu boleh kembali ke institusi Polri.

"Tapi kalau ditolak dengan alasan berbagai hal, yang bersangkutan bisa kembali lagi ke satuannya," kata Tjahjo.

"Saya kira ini yang ingin kita persiapkan dengan baik," ujar dia.

(Baca juga: Penjelasan Kapolri soal Anggotanya yang Boleh Kembali ke Polri jika Gagal Pilkada)

Oleh karena itu, kata Tjahjo, bagi perwira TNI maupun Polri yang mengikuti kontestasi politik untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, Tito membebaskan anggotanya untuk pensiun dini jika ingin menjadi peserta pilkada. Namun, ia juga tidak menutup pintu bagi anggotanya yang ingin kembali mengabdi di institusi Polri.

"Kalau mereka yang sudah enggak lolos ingin kembali ke kepolisian artinya kan proses sedang berjalan, nih pensiun dininya, bisa saja. Tidak ada larangan untuk mereka kembali ke polisi," kata Tito.

Meski begitu, Tito juga tidak akan mencegah anggotanya jika memutuskan untuk pensiun dini. Namun, jika perwira tersebut gagal terpilih menjadi kepala daerah, maka tidak bisa lagi kembali jadi polisi karena pengunduran dirinya sudah final.

"Kalau dalam pertandingan itu nanti, dalam pemungutan suara dan penetapan pemenang dia kalah, mau kembali ke polisi, ya enggak bisa karena dia sudah pensiun. Itu yang tolong dipahami," kata Tito.

Kompas TV Di reshuffle ketiganya, Presiden Joko Widodo menambah daftar jenderal TNI-Polri di kabinet pemerintah Jokowi-JK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com