PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais meminta Presiden Jokowi konsisten soal larangan rangkap jabatan di partai bagi politisi yang menjabat menteri di Kabinet Kerja.

Hal itu disampaikan Hanafi menanggapi penunjukan Sekjen Golkar Idrus Marham menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018. Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga belum diganti Presiden Jokowi meski dia kini menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Presiden dan yang memiliki fatsun politik yang selama ini dipegang sama-sama. Bahwa siapapun yang berada di kabinet maka tentu harus tak boleh rangkap jabatan di mesin partai," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga : Diizinkan Rangkap Jabatan oleh Jokowi, Ini Reaksi Airlangga Hartarto

Ia pun menunggu Jokowi merealisasikan fatsun politik yang dijunjung terkait larangan politisi rangkap jabatan kala ditunjuk sebagai menteri. Sebab, kata dia, saat berada di kabinet, seorang menteri tak lagi memiliki cukup waktu untuk mengurus hal lainnya, termasuk partai.

"Ya yang saya tahu kalau sudah berada di kabinet bahkan tidak lagi berpikir politik karena 24 jam pasti akan memikirkan tugas pemerintahan berjalan dengan baik sesuai tupoksi dan visi misi presiden," papar Hanafi.

"Kalau sudah jadi menteri sudah susah mikir politik karena memang sudah pengabdian. Kita tunggu bagaimana presiden menegakkan fatsun politiknya sendiri," lanjut putra Amien Rais itu.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta. Salah satu pejabat negara yang dilantik Presiden adalah Menteri Sosial.

Baca juga : Adakah Aturan yang Melarang Menteri Rangkap Jabatan?

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.

Idrus pun memastikan bahwa dia akan melepaskan jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Meski demikian, Idrus Marham menyerahkan soal sosok pengganti dirinya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Biarlah Airlangga yang menentukan. Kami kan sudah memberikan mandat kepada Airlangga," ujar Idrus usai dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara pada Rabu (17/1/2018).