Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Di Perbatasan, Banyak yang Merasa Bukan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 17/01/2018, 18:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pekerjaan rumah pemerintah di daerah perbatasan masih menumpuk. Ada perbaikan, namun masih ada pula yang hal-hal yang belum tersentuh.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui hal itu. Bahkan, ia mengaku mendapatkan keluhan langsung rakyat perbatasan.

“Saya dengan Pak Tjahjo (Mendagri) ke perbatasan, banyak rakyat yang merasa bukan rakyat Indonesia, nyetel TV channel-nya negara tetangga,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga : Luhut: Masak Pulau Diperjualbelikan, Enggak Bolehlah!

Selain persoalan minimnya sarana informasi, rakyat di perbatasan juga bergelut dengan persoalan ketersediaan pangan dari dalam negeri yang harganya selangit.

“Mau beli beras, (lebih) murah dari negara tetangga. Mau cari hiburan murah, dari negara tetangga. Bagaimana membuat dia setia kepada negeri ini?” kata Wiranto.

Menurut dia, kenyataan-kenyataan itu harus dijawab oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa rakyat di perbatasan juga bagian dari republik. Diakui Wiranto, hal itu mamang cukup sulit.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi, tutur dia, mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan masyarakatnya lewat berbagai program pembangunan.

Misalnya, pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur telekomunukasi, jalan, hingga puskesmas. Namun diakui pemerintah, hal itu tidak cukup.

Baca juga : Sebuah Situs Menjual Pulau Ajab di Kepri Seharga Rp 44 Miliar

Masih diperlukan pembangunan yang lebih besar mulai dari perbaikan infratruktur hingga akses logistik yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat di perbatasan bisa lebih terjangkau.

Wiranto bersyukur saat ini sudah ada badan khusus yang mengelola pembangunan di perbatasan yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ia berharap kementerian dan lembaga negara saling bahu membahu saling terpadu membantu BNPP untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat perbatasan.

Kompas TV Barang selundupan didapat dari beberapa titik perbatasan di kabupaten Timor Tengah Utara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com