OSO: Itu Munaslub Gelap!

JAKARTA, KOMPAS.com - Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ia tetap menjabat Ketua Umum Partai Hanura yang sah.

OSO enggan ambil pusing dengan langkah sejumlah pengurus Partai Hanura yang akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melengserkannya sebagai ketua umum.

"Itu Munaslub gelap," kata Oesman Sapta kepada wartawan saat menggelar silaturahim di rumahnya, di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

OSO mengatakan, dia akan terus melakukan penertiban kepada siapa saja yang dianggapnya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Sebelumya, Oesman Sapta sudah memecat Sarifudin Sudding dari posisi sekjen.

Baca juga: Drama Hanura: Sekjen Pecat Ketum, Ketum Pecat Sekjen

Ia juga mengakui memecat beberapa pengurus Hanura di daerah karena alasan disiplin organisasi. Dalam kesempatan itu, OSO juga memperkenalkan sekjen baru partainya.

"Ini Pak Heri Lontung Sekjen Hanura yang baru. Yang lama sudah dipecat," kata OSO.

OSO mengatakan, ia tak bermaksud ngotot untuk mempertahankan kursi ketua umum. Ia tak mau posisinya direbut dengan melanggar aturan partai.

Ia menegaskan, yang bisa menggelar Munaslub adalah dirinya sebagai ketua umum.

Jikaa memang ia dianggap tak pantas lagi memimpin Partai Hanura, maka ia akan dengan sukarela menggelar Munaslub untuk memilih ketua umum baru.

"Silakan datang ke saya, ajukan surat untuk menggelar Munaslub, pasti saya teken," kata OSO.

Baca juga: Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Partai Hanura kubu Sarifudin Sudding menolak untuk melakukan konsolidasi dan berdamai dengan kubu OSO.

Kubu ini akan segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti OSO.

Kubu Sudding sebelumnya sudah memberhentikan OSO dari posisi ketum Hanura. Keputusan melakukan pemberhentian dan rencana munaslub dianggap kuat karena didukung 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

OSO mendapat mosi tidak percaya dari para pengurus Hanura di daerah karena dinilai kerap mengambil keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART.

Selain itu, ada juga tudingan bahwa OSO meminta mahar kepada calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada.