Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan

Kompas.com - 15/01/2018, 17:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw khawatir hubungan DPR RI dan KPK kembali tidak harmonis jika Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

Pasalnya, Bamsoet menjadi salah seorang saksi dalam kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK. Hal itu pun dikhawatirkan menuai konflik kepentingan yang berujung pada konflik antarlembaga.

"Kapan hari saja beliau dipanggil KPK, tapi tidak hadir. Kalau ini (pelantikan) Bamsoet ini dipaksakan, bisa membuat DPR dan KPK ini (konflik) berapa jilid lagi? Kan jilid satu dan dua kemarin sudah," ujar Jerry saat ditemui di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Disebut di Sidang E-KTP, Bambang Soesatyo Bantah Pernah Tertekan Saat Diperiksa KPK

Meskipun Bamsoet dilantik menjadi Ketua DPR RI, lanjut Jerry, KPK tidak akan mungkin menghentikan kasus yang melibatkannya. KPK dipastikan akan tetap memanggil Bamsoet untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam proses inilah Jerry khawatir DPR RI dengan KPK memasuki bab kelam yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa "Cicak vs Buaya".

"Kalau misalnya nanti malam dilantik, kemudian muncul panggilan kedua dia tidak datang juga. Terus sampai panggilan ketiga hingga pada akhirnya dipanggil paksa. Bayangkan saja ketua DPR dipanggil paksa, ini pasti akan ramai lagi," ujar Jerry.

Baca juga : Ada Kegiatan Golkar, Bambang Soesatyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Jerry menyarankan internal Golkar mengubah keputusannya terkait penunjukan Bamsoet. Golkar diharapkan menunjuk sosok yang bersih dan profesional demi masa depan partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Diberitakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com