JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah kabar yang menyebutkan adanya permintaan mahar politik kepada Brigjen Siswandi-Euis Fetty Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi internal terkait proses penerbitan surat keterangan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.
"Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti," kata Abdul dalam siaran persnya, Minggu (14/1/2018).
Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng
Abdul menjelaskan, proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis. Menurut dia, komunikasi antarstruktur di PKS juga terdokumentasi dengan baik.
Abdul menegaskan, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis sehingga mustahil DPP PKS memproses nama yang tidak diajukan oleh DPW.
"Dengan demikian, kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK Bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Cirebon tidak benar," kata Abdul.
Dia menambahkan, pihaknya memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon wali kota/wakil wali kota. Abdul berharap kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari.
(Baca: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.