Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng - Kompas.com

Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng

Estu Suryowati
Kompas.com - 14/01/2018, 13:16 WIB
Anggota Bawaslu RI Mochammad AfifuddinKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah dugaan mahar politik yang diungkap Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti pada Pilkada Jatim, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) menemukan dugaan kasus serupa di Cirebon dan Kalimantan Tengah.

"Yang menarik, setelah La Nyalla, beberapa pihak, seperti di Cirebon dan Kalteng, juga ada yang buka suara," kata anggota Bawaslu, Muhamad Afifuddin, kepada Kompas.com, Minggu (14/1/2018).

Adapun pihak yang mengaku tersangkut dugaan mahar politik di Cirebon adalah pasangan Brigjen (Pol) Siswandi-Euis Fetty Fatayati. Sementara pihak yang mengaku tersangkut dugaan mahar politik di Kalteng adalah pasangan Jhon Krisli-Maryono.

Afifuddin menuturkan, Bawaslu setempat akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

"Besok (Senin) dipanggilnya. Enggak ada laporan, tetapi (kami) mau mengklarifikasi," ucap Afifuddin.

(Baca juga: KPU: Mahar Politik Cederai Demokrasi, tetapi Sulit Dibuktikan)

Dia menambahkan, bermunculannya kasus dugaan mahar politik pada Pilkada Serentak 2018 ini semestinya dipahami sebagai hal yang baik.

Ini berarti, pihak-pihak yang menolak memberikan mahar politik itu sadar bahwa hal tersebut merupakan malapraktik dalam pemilu.

"Jangan sampai kita memaklumi praktik-praktik mahar politik yang selama ini dibenci," kata Afifuddin.

Dikutip dari KompasTV, Minggu (14/1/2018), pasangan Siswandi-Euis gagal maju dalam Pilkada Cirebon lantaran DPD PKS Kota Cirebon tidak memberikan surat rekomendasi kepada Koalisi Umat.

Siswandi mengungkapkan, pada 10 Januari, Koalisi Umat yang tediri dari Gerindra, PAN, dan PKS sudah 90 persen sepakat mengusung Siswandi-Euis.

Namun, pada malam harinya, salah satu oknum DPD PKS Kota Cirebon disebut mulai menyebutkan nominal rupiah.

Siswandi mengaku dimintai mahar politik bernilai miliaran rupiah untuk mendapatkan surat rekomendasi.

Mantan Kapolres Kota Cirebon itu mengatakan, PKS Kota Cirebon justru mengusung calon tertentu. Dia menilai PKS sudah mengkhianati kesepakatan dengan Gerindra, PAN, dan pasangan yang diusung.

(Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo Tak Minta Mahar, tetapi Politik Itu Berbiaya)

Dalam situsnya, DPP PKS telah membantah tuduhan soal mahar Pilkada Cirebon. PKS bahkan mengaku tidak pernah memproses Siswandi-Euis saat seleksi berjalan.

"Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW," demikian pernyataan PKS.

PKS juga menyatakan bahwa telah meminta keterangan dari Siswandi mengenai praktik mahar yang diungkapnya.

"Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti," demikian pernyataan PKS.

Adapun pasangan Jhon Krisli-Maryono mengaku diminta mahar oleh partai politik agar dapat mengikuti Pilkada Kalteng. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan partai politik yang dimaksud.

Kompas TV Menurut Khofifah, dukungan dari parpol untuk bakal calon gubernur akan terjadi karena adanya kesamaan visi dan misi membangun Jawa Timur menjadi lebih baik.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisEstu Suryowati
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM