Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Megawati saat Bung Karno, Jokowi hingga PDI-P Dituduh Komunis

Kompas.com - 07/01/2018, 18:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak terima partainya disebut komunis. Bahkan, tak cuma partainya. Menurut Mega, Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden Joko Widodo seringkali dituduh penganut komunis.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengumuman pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

"Saya bilang ke kalangan NU, ayah saya dibilang PKI. Padahal, sampai sekarang Bung Karno diberikan gelar oleh NU sebagai Waliyul 'Amri Dharuriy bi al- Syawkah, yaitu pemimpin Bangsa Indonesia yang wajib dipatuhi perintahnya. Ya tolong juga dibersihkan, enak saja yang bilang PKI," kata Megawati.

Mega menegaskan bahwa partainya menganut ideologi Pancasila. Mega tidak terima ketika jerih payahnya membangun sebuah partai dirusak oleh segelintir orang yang ingin menjatuhkan citra partainya.

Mega menilai tuduhan PDI Perjuangan sebagai partai komunis adalah sebuah pencemaran dan penghinaan yang pelakunya wajib diberikan sanksi hukum.

"Kasian loh Jokowi yang jadi karena PDI-P, dibilag PKI, katanya orang tuanya China. Loh, saya kenal dengan ibunya, piye toh?" Kata Mega.

Menurut Mega, isu komunis selalu digunakan para pesaing politik untuk menjatuhkan citra PDI Perjuangan di mata publik. Cara-cara yang sama selalu terjadi menjelang dan saat dilakukannya pemilihan umum.

Mega meminta kadernya untuk berani dan bertindak tegas apabila difitnah sebagai partai komunis.

"PKI sudah enggak ada. Jelas namanya saja beda dengan PDI-P. Beretika lah. Kalau mau tempur dan fight, ya ayo. Tapi jantan, jangan cengeng," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com