Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Lebih Pilih TB Hasanudin-Anton Charliyan daripada Dirinya, Ini Kata Ridwan Kamil

Kompas.com - 07/01/2018, 16:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghormati PDI Perjuangan yang tidak jadi mendukungnya dalam Pilkada Jawa Barat.

Partai berlambang banteng hitam tersebut belakangan menyatakan mendukung kader sendiri, TB Hasanudin yang dipasangkan dengan polisi aktif bintang tiga, Anton Charliyan.

"Dulu saya bilang lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan. Tapi kalau (PDI-P) ternyata tidak (mendukung), mereka punya mekanisme sendiri, kita harus hormati," ujar Ridwan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

Soal pria yang akrab disapa Kang Emil itu sempat mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu. Namun, kunjungannya itu memang bukan berarti dukungan 'banteng' otomatis mengalir kepada dirinya.

Baca juga : PDI-P Usung TB Hasanuddin dan Anton Charliyan untuk Pilkada Jabar

Kang Emil meluruskan, kedatangannya ke kediaman Megawati itu hanya untuk bersilaturahmi saja dalam rangka tahun baru, bukan untuk memastikan dukungan.

"Karena posisi saya tamu, saya tidak berharap banyak. PDI-P sudah mempunyai mekanisme sendiri, sudah jauh-jauh hari berhitungnya," ujar Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Peluang Duet dengan Anton Charliyan

Apalagi, Emil yang berpasangan dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum itu sebenarnya sudah berada dalam posisi yang aman. Sebab, jika dihitung syarat 20 persen kursi DPRD untuk maju di Pilkada, koalisi partai politik pendukungnya (Nasdem, PKB, PPP dan Hanura) sudah mencukupi.

Pria yang masih menjabat Wali Kota Bandung itu menegaskan bahwa meskipun PDI-P tidak mendukung di Pilkada Jabar, namun ia berkomitmen akan tetap menjaga tali silaturahmi.

"Dengan saya berilaturahmi, lalu diterima, menandakan kita punya politik sopan santun, punya etika. Sebenarnya target saya seperti itu saja," ujar Emil.

Kompas TV PDI Perjuangan Minggu (7/1) siang mengumumkan lima pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com