Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT di Kalsel dan Surabaya Terkait Suap Lebih dari Rp 1 Miliar

Kompas.com - 04/01/2018, 19:57 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan penindakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Kalimantan Selatan dan Surabaya, Jawa Timur.

Sebanyak enam orang, termasuk salah satunya Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Abdul Latif, dikabarkan turut diamankan KPK dalam kegiatan penindakan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penindakan ini terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan rumah sakit daerah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Nilai suap diduga mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

"Telah terjadi transaksi penerimaan hadiah atau janji. Penerimaan uang diduga lebih dari Rp 1 miliar, terkait proyek pembangunan rumah sakit di daerah tersebut," kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2018).

(Baca juga : Bupati Hulu Sungai Tengah Termasuk Dalam Enam Orang yang Diamankan KPK)

Dalam kegiatan penindakan ini, KPK mengamankan uang ratusan juta. Belum dijelaskan siapa pihak pemberi dan penerima suap tersebut.

"Kami amankan uang ratusan juta di daerah Kalimantan Selatan tersebut," ujar Febri.

KPK sebelumnya membenarkan melakukan penindakan di wilayah Hulu Sungai Tengah dan Surabaya. Untuk enam orang yang diamankan dalam penindakan ini, status hukumnya akan ditentukan dalam 1x24 jam.

KPK rencananya akan melakukan konfrensi pers Jumat (5/1/2018).

"Informasi rinci kami sampaikan dalam konfrensi pers besok. Statusnya seperti apa kami sampaikan besok," ujar Febri.

Kompas TV Menyelesaikan 2 kasus besar tahun ini, jadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com