Fadli Zon: Pada 2017, Politik Identitas Dipancing Ketidakadilan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang politik identitas menjadi salah satu isu yang perlu disoroti sepanjang 2017.

Fadli menyinggung kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai oleh isu politik identitas, terutama politisasi isu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/12/2017).

"Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoaks, yang oleh pengamat di-frame sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional," kata dia.

Bangkitnya wacana politik identitas, menurut Fadli, pantas membuat seluruh pihak berkaca diri, sebab erat kaitannya dengan dengan proses aksi-reaksi di masyarakat.

"Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?" ujar dia.

KOMPAS Ilustrasi Politik Kotor

Politisi Partai Gerindra itu pun mengingarkan bahwa indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia adalah pada masa pemerintahan Joko Widodo.

"Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

(Baca juga: Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih)

Di samping itu, ia menilai bentutan kultural juga bisa menjadi pemicu munculnya populisme. Ini termasuk pada momentum Pilkada DKI Jakarta.

Fadli menambahkan, Jakarta memiliki jejak historis yang panjang. Ketika jejak historis dipinggirkan dan dikaburkan, maka ada resistensi dari sekelompok orang.

"Entah secara sengaja maupun tak sengaja, sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama. Tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut," kata politisi berdarah Minangkabau itu.

Ia berharap, pemerintah bisa menjaga situasi agar tetap kondusif jelang tahun politik. Ruang publik, menurut dia, seharusnya bisa bebas dari hoaks dan ujaran kebencian.

Meskipun, ia melihat kadang kala justru pemerintah menjadi pihak yang ikut memperkeruh suasana.

Misalnya, pada kasus Saracen. Kasus tersebut diungkap oleh kepolisian seolah kasus tersebut terkait industri hoaks dan penyebar kebencian di media sosial. Namun, Fadli mempertanyakan tuduhan-tuduhan tersebut justru tak ada yang masuk dakwaan jaksa di pengadilan.

"Artinya tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. Kita tentu berharap agar ke depannya Polri bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat," kata Fadli.

(Baca juga : Terungkapnya Saracen Seharusnya Bikin Pengguna Internet Waspadai Informasi Dunia Maya )

Menurut dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menata kembali kebijakan ekonomi dan politik. Ini termasuk tata ruang yang lebih adil serta mengakomodasi kepentingan kelompok yang termarjinalkan.

Fadli juga menyinggung adanya dugaan kriminalisasi ulama yang justru berpotensi memperkuat perlawanan politik identitas.

"Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma," kata politisi kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.