Kemenaker Gandeng Kemenag Cegah TKI Ilegal Berkedok Umrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kementerian Agama dalam upaya mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ataupun nonprosedural yang berkedok ibadah umrah dan ziarah.

Kedua kementerian, diwakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Ruang Tripartit di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Hanif berharap, kerja sama itu bisa menekan angka TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural dan ilegal.

"Nota kesepahaman ini juga menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada para pekerja migran yang sudah berkontribusi besar terhadap ekonomi keluarga dan ekonomi nasional," ujar Hanif sebagaimana dikutip dari Antaranews.com, Jumat.

(Baca juga : Rombongan DPR Temui TKI di Saudi yang Dituduh Sebagai Penyihir)

Pemerintah disebutnya terus memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran agar berjalan dengan cepat, mudah, aman dan bermanfaat.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong agar buruh migran prosedural dan imigran dengan membangun kerja sama dengan semua pihak.

"Dengan proses migrasi yang aman, permasalahan PMI dapat ditangani secara lebih mudah karena sesuai prosedur dan lebih mudah untuk menelusurinya," kata Hanif.

Sementara itu, Lukman menyatakan nota kesepahaman tersebut memiliki makna strategis dalam menangani sejumlah PMI nonprosedural yang hingga saat ini menjadi persoalan.

(Baca juga : Peringati Hari Migran, Menaker Groundbreaking 300 Rumah TKI)

"Perjalanan ibadah umrah belakangan ini terbukti menjadi salah satu pintu bagi WNI untuk mencari pekerjaan di Saudi Arabia tanpa melalui prosedur resmi," katanya.

Penandatangan nota kesepahaman disebutnya juga merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada WNI khususnya mereka yang memperoleh pekerjaan.

Selain itu, mereka juga bisa melaksanakan haknya beribadah umrah.

Menag mengaku sering memperoleh informasi terkait jemaah umrah yang berangkat ke tanah suci di mana jumlah rombongan yang berangkat tidak sama dengan jumlah yang pulang ke tanah air yang diduga menjadi buruh migran ilegal.

Selain dengan Kementerian Agama, pada hari yang sama Kementerian Ketenagakerjaan juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri untuk penindakan hukum terkait penempatan buruh migran nonprosedural dan bidang lain di sektor ketenagakerjaan.