Konflik Politik 2019 Akan Semakin Besar, jika... - Kompas.com

Konflik Politik 2019 Akan Semakin Besar, jika...

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 27/12/2017, 06:36 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif SusantoKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu 2014 menyisakan polarisasi politik yang juga berdampak pada publik.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto, menilai, pola serupa bisa terulang pada Pemilu 2019. Apalagi, ketegangan politik juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Arif, konflik politik pada 2019 bisa jadi semakin meruncing jika beberapa hal masih terjadi.

Pertama, sikap elit politik yang tak kunjung puas dengan power sharing atau pembagian kekuasaan. Hal itu, kata dia, terjadi dalam tiga tahun terakhir.

"Seperti PAN berdiri di dua kaki (pemerintahan dan koalisi). Kita lihat juga Prabowo (Subianto) yang disebut sebagai pesaing Jokowi terus menerus memainkan politik yang tidak cukup elegan, begitu juga dengan SBY. Karena mereka tidak puas dengan power sharing," ujar Arif, di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).

Baca juga: Didukung Parpol tapi Elektabilitas Lambat Naik, Tantangan Jokowi Jelang 2019

Pemilu 2019 juga menjadi momentum apakah demokrasi di Indonesia bisa terkonsolidasi atau justru mengalami kemunduran. Hal itu bisa dijawab oleh sikap elit politik terkait penerimaan terhadap power sharing.

Kedua, harus ada kepuasan masyarakat terhadap pembangunan.

Arif mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil, tetapi ada kesenjangan ekonomi yang besar dan tak diikuti dengan distribusi merata.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara jor-joran baru terasa dampaknya pada level menengah dalam jangka panjang.

"Akibatnya masih ada perdebatan terhadap prestasi Jokowi yang punya dampak minimum terhadap popularitas politik dia," kata Arif.

Ketiga, peluang konflik pada 2019 akan membesar jika pemerintah gagal pada tiga hal, yakni penegakan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan antikorupsi.

Baca juga: Jelang Pemilu 2019, PPP Ingin Kubu Djan Faridz Kembali Bergabung

Arif menilai, prestasi hukum Jokowi akan stagnan jika masih mempertahankan Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung dari unsur politisi.

"Kesalahan Jokowi adalah mengangkat Menkumham dan Jaksa Agung seorang politikus. Selama itu dilakukan, tidak akan pernah prestasi hukumnya Jokowi bagus," kata dia.

TNI dan Polri

Profesionalitas TNI dan Polri juga dinilai berpengaruh terhadap peluang konflik pada pemilu 2019.

Ia berharap, Jokowi mampu menjaga profesionalitas dan soliditas TNI-Polri jelang 2019 agar konflik politik tak membesar.

"Kalau tahun-tahun yang penuh kerawanan ini disongsong dengan friksi dalam tubuh TNI-Polri, saya khawatir boro-boro TNI-Polri bisa menyelesaikan peluang konflik di masyarakat, tapi konflik internal saja belum selesai," kata Arif.

Terakhir, perlunya institusi sosial di luar politik yang mampu memoderasi politik. Jika masyarakat menjadi pribadi yang politis, Arif khawatir Indonesia akan dihadapkan pada kerawanan setiap lima tahun sekali. Sebab, tak ada pranata sosial lain yang bisa memediasi.

"Jadi tidak ada institusi di luar politik yang bisa diharapkan untuk jadi jalan keluar dari jalan politik," ujar Arif.

Kompas TV Pertarungan Koalisi Besar di Pilkada 2018 (Bag 2)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM