Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, Partai Golkar Daftarkan Ketum Baru ke Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2017, 15:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melaporkan ketua umum definitif Partai Golkar kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (21/12/2017) besok.

Adapun Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru telah dikukuhkan melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Insya Allah besok. Hari ini kami notariskan. Notariatkan dulu, baru seluruh keputusan munaslub kemudian didaftarkan ke Kemenkumham," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji seusai Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Sarmuji menjelaskan, untuk sementara hanya posisi ketua umum saja yang didaftarkan ke Kemenkumham.

Sebab, penunjukkan ketua umum baru dilakukan atas dasar respons jangka pendek kekosongan jabatan. Padahal, tandatangan ketua umum definitif dibutuhkan untuk keperluan adminiatratif Pilkada 2018.

(Baca juga: Dewan Pakar Golkar Minta Rombak Total Kepengurusan)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid (tengah) saat menyampaikan konferensi pers, Rabu (20/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid (tengah) saat menyampaikan konferensi pers, Rabu (20/12/2017).
Sementara untuk struktur lengkap hasil revitalisasi, menurut dia bisa menyusul. Airlangga sebagai ketua umum terpilih dinilai Sarmuji memerlukan waktu untuk berpikir secara jernih untuk memilih siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kepengurusan.

"Untuk struktur lengkap, ketua umum membutuhkan waktu secara jernih, menempatkan siapa, dimana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," ucap anggota Komisi XI DPR itu.

(Baca juga: Resmi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Akan Lapor kepada Jokowi)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sebelumnya menyepakati masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Masa bakti kepengurusan akan berlangsung hingga 2019 dan bisa diperpanjang melalui forum rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Munaslub juga menyepakati Airlangga sebagai ketua umum mendapatkan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi dan reposisi kepengurusan sesuai dengan kebutuhan partai.

Kompas TV Ada sejumlah hal menarik yang muncul selama berlangsungnya Munaslub Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com