Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersisa 1,5 Tahun Pemerintahan, Akankah Jokowi Ganti Airlangga Hartarto?

Kompas.com - 19/12/2017, 18:43 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan kelanjutan jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Hal ini menyusul dipilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. 

Sejak awal pemerintahan, Jokowi menegaskan bahwa para pembantunya di kabinet tak boleh merangkap jabatan partai.

"Pak Jokowi sudah jelaskan kemarin, bahwa itu masih akan dikaji," kata Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2017).
Menurut Kalla, pertimbangan untuk mengganti Airlangga atau tidak didasarkan pada sisa waktu pemerintahan hingga 2019. 

Baca juga: Jokowi Putuskan Nasib Airlangga di Kabinet Setelah Munaslub Golkar

"Karena waktunya tidak lama, paling 1,5 tahun," ujar Kalla.

"Ya kita lihatlah nanti perkembangannya," lanjut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. 

Nasib Airlangga

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, akan memutuskan nasib Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kabinet Kerja setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa selesai.

Hal itu disampaikan Jokowi usai membuka Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Menurut Presiden, banyak pertimbangan yang dipikirkannya untuk menentukan kelanjutan posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

Baca juga: Cerita Jokowi Didatangi DPD Golkar Minta Restu untuk Airlangga Hartarto

Saat ditanya apa saja pertimbangan Jokowi untuk memutuskan kelanjutan nasib Airlangga di Kabinet Kerja, Presiden tak menyebutkannya.  

Airlangga ditetapkan rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Hingga saat ini, Airlangga belum menyebutkan apakah ia akan mundur dari jabatan menteri atau tidak. Di awal pemerintahan, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa para anggota kabinetnya tak boleh merangkap jabatan partai. 

Kompas TV Partai Golkar dengan ketua umum baru akan mengumumkan reformasi di tubuh partai.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com