Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM di Papua Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua, Ini Komentar Istana...

Kompas.com - 19/12/2017, 13:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Lennys Kogoya mempertanyakan keakuratan pernyataan tokoh agama Papua Pastor John Djonga yang menyebutkan harga bahan bakar minyak di Papua hanya turun saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua.

"Dia surveinya kapan itu? Enggak begitulah, salah itu. Harganya normal, kok," ujar Lennys saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (19/12/2017).

Lennys menegaskan, semenjak Pertamina memperbaiki sistem distribusi BBM pada 2016, harga BBM di seluruh Papua sama seperti di Pulau Jawa.

Ia pun sering mengecek sendiri stabilitas harga BBM di tanah kelahirannya. Hasilnya normal.

Lennys meminta Pastor John menjelaskan secara rinci, di daerah Papua mana yang harga BBM- nya tidak sama seperti di Pulau Jawa. Ia berjanji langsung melaporkannya kepada Presiden.

"Coba dia kasih lengkap. Tunjukkan di kabupaten mana? Di distrik mana yang harganya naik?" lanjut Lennys.

(Baca juga: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua)

Saat Kompas.com menghubungi Lennys, ia mengaku sedang berada di Wamena, Papua. Bahkan, Lennys yang sedang dalam perjalanan spontan bertanya kepada sopir mobil yang ia tumpangi soal harga BBM di Papua.

"Adik, harga bensin sekarang berapa," tanya Lennys kepada sopir.

"Itu kan normal. Ini sopir orang asli sini ya yang bilang sendiri. Jadi, apa yang dibilang dia (Pastor John) itu salah. Janganlah bohongi orang-orang. Harus jujur. Jangan suka memprovokasi dan menjatuhkan," lanjutnya.

Diberitakan, Pastor John Djonga menyebutkan, kebijakan BBM satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Harga BBM sama seperti di Pulau Jawa saat Presiden Jokowi blusukan di Papua saja. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.

(Baca juga: Tokoh Papua Minta Jokowi Tidak Hanya Kasih Kuis dan Bagi-bagi Sepeda)

"Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John saat berbicara dalam seminar nasional "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua" di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

John mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua.

Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.

"Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan, dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," ucap John.

John mengatakan, program BBM satu harga ini sebenarnya sangat baik bagi masyarakat Papua. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan jika tak ada pengawasan.

"Lalu, siapa yang harus mengawasi dan harus menangani? Sementara pejabat di tanah itu, bupatinya banyak di Jayapura atau di Jakarta," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com