Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Murad Ismail Baru Akan Mundur sebagai Komandan Brimob Setelah Daftar Pilkada Maluku

Kompas.com - 17/12/2017, 14:20 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail menegaskan keinginannya untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Maluku 2018.

Ia mengaku baru akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah mendaftar sebagai bakal calon peserta pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

"Ya, kita daftar dulu, nanti setelah sudah terdaftar saya mundur. Selama proses-proses ini pun kita sudah bicara sama pak Kapolri kalau seumpamanya penetapan setelah pendaftaran, saya akan mengajukan surat pengunduran diri," ujar Murad saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

(baca: Resmi, PDI-P Usung Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilkada Maluku 2018)

Murad sudah mantap maju dalam Pilkada Maluku setelah diusung Partai Nasdem.

Selain Nasdem, PDI-P juga telah menyatakan dukungan kepada Murad bersama Barnabas Orno sebagai bakal calon wakil gubernurnya.

Barnabas Orno, merupakan kader PDI-P yang kini menjabat Bupati Maluku Barat Daya.

"Sudah Nasdem, Hanura, PKPI, PAN, PPP dan Gerindra sudah hampir pasti (mengusung)," tuturnya.

PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail-Barnabas Orno untuk maju pada Pilkada 2018.

Pasangan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawari Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Minggu.

(Baca juga : Nasdem Usung Komandan Brimob Murad Ismail di Pilgub Maluku)

Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa anggota Polri yang sudah mendaftarakan diri dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah, maka harus mundur dari institusi.

Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi.

Dengan demikian, anggota tersebut bisa fokus dengan pencalonan dan terlepas dari intitusi Polri yang netral.

(Baca juga : Komandan Brimob Sudah Lapor Kapolri soal Niat Ikut Pilkada Maluku)

"Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah firm mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujar Tito.

Tito khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik.

"Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com