Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rp 3,55 Triliun Uang Negara Diselamatkan dari Koruptor

Kompas.com - 11/12/2017, 16:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan penegakan hukum penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum, kata Jokowi, uang negara bisa diselamatkan dari para koruptor.

"Tahun 2016-2017, data yang saya peroleh, telah diselamatkan uang negara sebesar Rp 3,55 triliun," kata Jokowi saat membuka Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam melakukan penegakan hukum pada kasus korupsi. Sejak 2004 sampai tahun ini, menurut Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/walikota yang terkena kasus korupsi.

Baca juga : KPK: Jokowi-JK dan Lukman Hakim Paling Rajin Laporkan Gratifikasi

Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD atau pun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.

"Melalui penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat bisa dihargai dan dihormati," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi heran, walau penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia belakangan ini terus digencarkan, pejabat masih banyak yang terlilit kasus korupsi dan penyuapan.

Baca juga : Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan

Untuk itu, menurut Jokowi, dibutuhkan upaya pencegahan terhadap korupsi. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya pencegahan ini dengan melakukan deregulasi yang bisa menjadi peluang terjadinya penyuapan dan pemerasan. Namun, Jokowi berharap semua pihak juga turut terlibat dalam upaya ini.

"Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi, perbaiki sistem untuk mencegah korupsi. Ajak seluruh masayrakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi," ujarnya.

Kompas TV Peluncuran digelar dalam konferensi nasional Komisi Pemberantasan Korupsi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com