Kompas.com - 11/12/2017, 14:06 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (tengah), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Mensesneg Pratikno (kiri) membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (tengah), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Mensesneg Pratikno (kiri) membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menilai, banyaknya praktik suap-menyuap tak terlepas dari rumitnya regulasi dan aturan yang ada dalam birokrasi di Indonesia. Aturan tersebut dimanfaatkan oknum pejabat untuk melakukan pemerasan.

"Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi jadi obyek transaksi, obyek korupsi. Sekarang kita blak-blakan saja," kata Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Jokowi mengatakan, di satu sisi regulasi bisa melindungi kepentingan publik. Namun, regulasi juga layaknya pisau bermata dua yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Baca juga: KPK: Jokowi-JK dan Lukman Hakim Paling Rajin Laporkan Gratifikasi

Namun, Jokowi justru melihat birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan persyaratan. Lebih parahnya lagi, banyak aturan tidak jelas dan menggunakan bahasa abu-abu.

"Artinya regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat transaksi," ucap Kepala Negara.

Jokowi mengatakan, cara-cara seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia meminta semua kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memangkas berbagai regulasi yang membenani masyarakat dan dunia usaha.

Baca juga: Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Terus Ada

"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha, membikin susah masyarakat, dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa," ucapnya.

"Sebanyak 42.000 peraturan yang harus kita pangkas, nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa pangkas peraturan, saya beri hadiah," tambah Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Kompas TV Peluncuran digelar dalam konferensi nasional Komisi Pemberantasan Korupsi.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Nasional
PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

Nasional
Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Nasional
Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Nasional
Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Nasional
Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Nasional
RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

Nasional
Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Nasional
Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Nasional
Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Nasional
Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju 'Nyapres'

Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju "Nyapres"

Nasional
Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Nasional
BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

Nasional
Tanggapi Pelat Nomor Mirip Polisi Milik Arteria Dahlan, Ketua Fraksi PDI-P: Rasanya Saya Enggak Punya

Tanggapi Pelat Nomor Mirip Polisi Milik Arteria Dahlan, Ketua Fraksi PDI-P: Rasanya Saya Enggak Punya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.