Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Presiden Tak Intervensi, Hanya Ingin Golkar Solid

Kompas.com - 06/12/2017, 17:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga senior Partai Golkar, mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham bukan bentuk intervensi. 

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi pengakuan Idrus bahwa ia berulang kali bertemu Presiden Jokowi untuk membahas persoalan internal Golkar.

"Tidak, Presiden tak mengintervensi. Presiden mendorong agar Golkar itu tetap solid," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut Kalla, pemerintah ingin memastikan bahwa suatu partai politik solid dan demokrasi di internal parpol tersebut berjalan.

"Tapi jelas bahwa pemerintah ingin parpol itu solid bahwa ada demokrasi berjalan di dalam, ya tentu kita mengharapkan itu," ujar Kalla.

Baca: Melihat Hubungan Golkar dan Istana...

Sementara itu, soal mekanisme pergantian Ketua Umum Golkar secara aklamasi atau pemilihan di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Kalla enggan berkomentar. 

Wacana aklamasi mengemuka karena Airlangga Hartarto, yang disebut sebagai calon kuat pengganti Setya Novanto, diklaim mendapatkan dukungan dari mayoritas DPD I Golkar.

"Ya itu proses internal lah nanti," ucap Kalla.

Sebelumnya, Idrus membantah jika Presiden Jokowi mengintervensi Golkar. Ia mengakui bahwa komunikasi yang dilakukannya dengan Jokowi kerap terjadi.

Baca: Soal Munaslub, Golkar Disarankan Jaga Jarak dengan Jokowi

Ia mengatakan, komunikasi intensif antara Golkar dan Jokowi adalah bagian dari konsekuensi logis posisi politik Golkar dan bukan merupakan suatu intervensi.

Selain telah bergabung ke koalisi pendukung pemerintah sejak 2016, Golkar juga merupakan partai politik pertama yang mendukung Jokowi untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

Namun, Idrus tak menampik bahwa ada kekhawatiran Jokowi terhadap kondisi kekinian yang terjadi di internal Partai Golkar.

Kompas TV Ketua Umum Kosgoro 1957, Agung Laksono pun menyerahkan surat mandat kepada Airlangga Hartarto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com