Pengamat: Untuk Apa Lagi Praperadilan kalau Substansi Kasus Novanto Sudah Jelas? - Kompas.com

Pengamat: Untuk Apa Lagi Praperadilan kalau Substansi Kasus Novanto Sudah Jelas?

Yoga Sukmana
Kompas.com - 06/12/2017, 13:36 WIB
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, telah lengkap atau P-21.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, P-21 kasus Ketua DPR itu menunjukkan bahwa substansi kasus e-KTP semakin jelas.

"Secara material, perkara e-KTP nya sudah jelas, praperadilan hanya mengadili prosedur, mau apa lagi kalau substansinya sudah jelas," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Pihak kuasa hukum Setya Novanto dalam sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Pihak kuasa hukum Setya Novanto dalam sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Sebenarnya, kata Abdul, kasus e-KTP semakin jelas pasca-pengakuan dan kesaksian terdakwa Andi Narogong.

Baca: Pengacara Novanto: Praperadilan Gugur apabila Dakwaan Dibacakan

Dalam kesaksiannya, Andi menyebut bahwa Setya Novanto turut mengusahakan proyek e-KTP di DPR.

Oleh karena itu, menurut Abdul, proses praperadilan Setya Novanto sudah tidak diperlukan lagi.  

"Pembagian uangnya jelas dikatakan Andi Narogong untuk pemerintahan dan swasta. Andi yang membagikan untuk DPR termasuk untuk Setya Novanto," kata dia.

Selanjutnya, KPK akan melakukan pelimpahan dengan menyerahkan tersangka dan berkas dari penyidikan ke penuntutan. Dengan pelimpahan berkas, maka kasus ini akan segera disidangkan.

Baca juga: KPK Berhati-hati dalam Pelimpahan Berkas Perkara Setya Novanto

Seperti diketahui, Setya Novanto kembali ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada 10 November 2017.

Dalam kasus ini, Novanto diduga bersama sejumlah pihak lain telah merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Kompas TV Pertemuan Setya Novanto dan mantan dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman berlangsung di salah satu kantor milik Novanto.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisYoga Sukmana
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM