Menakar Kekuatan Infrastruktur Jadi Andalan Jokowi pada Pilpres 2019

KOMPAS.com – Tepuk tangan meriah mengiringi Presiden Joko Widodo tiap penekanan sirene atau penggunting pita peresemian proyek-proyek pembangunan infrasruktur.

Selama tiga tahun pemerintahannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang "getol" meresmikan proyek-proyek infrastruktur.

Dalam sambutannya, Presiden kerap menekankan bahwa dengan kesungguhan dan anggaran yang tersedia, setiap proyek pembangunan bisa rampung, meski sempat makrak puluhan tahun sekalipun.

Tengok Jalan Tol Soroja (Soreang- Pasirkoja) sempat mangkrak sejak 1996, namun rampung dan diresmikan Presiden pada Senin (4/12/2017). Contoh lain, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang sempat mangkrak 22 tahun lamanya.

(Baca juga: Survei PolMark: Jokowi Dinilai Paling Berhasil Bangun Infrastruktur)

Anggaran

Komitmen pemerintah membangun infrastruktur sulit dimungkiri. Dalam rentang waktu 2015-2017 saja, alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 990 triliun.

Rinciannya, Rp 290 triliun pada 2015, Rp 313 triliun pada 2016, dan melonjak menjadi Rp 387 triliun pada 2017. Tahun depan, anggarannya lebih "gila" lagi, mencapai Rp 409 triliun.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo beserta rombongan menuruni jalan Trans Papua yang masih dalam tahap pengerjaan, Rabu (10/5/2017).

Pemerintah mengklaim 300 kilometer jalan tol telah terbangun, juga 2.623 kilometer jalan nasional mulai dari Trans-Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

Ada pula pembangunan jembatan yang mencapai 25.149 meter, 81 pelabuhan, tujuh bandara baru, pembenahan 439 bandara, pembangunan ratusan km rel kereta api, hingga 33 waduk.

(Baca juga: Sumbang Rp 900 Triliun PDB Nasional, Pembangunan Infrastruktur Dikebut)

Pemerintah mengakui, Rp 990 triliun bukanlah uang yang cukup untuk mengejar ketertinggalan infrastuktur Indonesia dari negara lain. Hingga 2019 mendatang, pembangunan Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 4.700 triliun.

Namun, dari total kebutuhan anggaran itu, pemerintah hanya mampu membiayai 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun saja. Adapun, 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal BUMN. Sisanya, sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun didorong berasal dari swasta.

(Baca juga: Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Daerah dengan Skema Public-Private Partnership)