Menakar Kekuatan Infrastruktur Jadi Andalan Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 05/12/2017, 06:06 WIB
Presiden Joko Widodo (rompi merah) meninjau ruas jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna.  KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo (rompi merah) meninjau ruas jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

Kepuasan rakyat

Efek pembangunan infrastruktur terbilang besar. Berdasarkan survei yang Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017, 68,3 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Persentase keyakinan atas kepemimpinan Jokowi pun, menurut survei itu, mencapai 72,6 persen.

Empat dari lima isu teratas yang diyakini masyarakat mampu ditanggulangi oleh pemerintah adalah isu pembangunan infrastruktur.

Isu tersebut yaitu pembangunan jalan umum (72 persen), pembangunan sarana transpotasi (60 persen), membangun jalan tol di luar Jawa (56 persen), dan membangun jalan lintas provinsi di luar jawa (56 persen).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, dengan data itu Presiden Jokowi memiliki modal elektoral besar pada Pilpres 2019 mendatang.

Besarnya kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi juga tercermin dari survei Litbang Kompas yang mencapai 70,8 persen, dan survei Poltracking Indonesia sebesar 67,9 persen.

(Baca juga: Survei Indo Barometer, 61,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden)

Kekuatan elektoral

Meski punya modal besar dengan kekuatan elektoral dipilih lagi oleh 34,2 persen masyarakat, Jokowi tak lantas bisa mulus terpilih lagi sebagai Presiden pada 2019. Di ranah politik, waktu dua tahun ke depan adalah waktu yang cukup untuk memutarbalikkan segala data dan fakta.

Isu-isu non kinerja bisa saja dimainkan untuk menggembosi modal besar Jokowi. Apalagi, survei Indikator Politik Indonesia juga menemukan ada isu lain yang dianggap lekat dengan Jokowi, meski persentasenya tidak lebih dari 20 persen.

Isu itu mulai dari isu anti-Islam, isu kebangkitan PKI, hingga isu Jokowi keturunan China. Isu-isu tersebut merupakan isu di luar kinerja yang bisa saja menggerus modal Jokowi.

Tidak hanya isu non kinerja, isu pembangunan infrastruktur sendiri bisa juga jadi bumerang. Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, banyak konflik agraria terjadi jutru akibat pembebasan lahan proyek-proyek infrastruktur.

Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, penyebab konflik agraria adalah perluasan perkebunan, terutama kelapa sawit.

(Baca juga: Survei Poltracking: 57,9 Persen Responden Pilih Jokowi pada 2019)

Belum lagi, ada tiga isu yang selalu dilihat publik, yaitu kemampuan pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.

Sementara bila dilihat peta elektoralnya, wilayah Indonesia timur, apalagi Papua, terbilang kecil dibandingkan pulau besar lainnya, apalagi Jawa.

Artinya, bila semua masyarakat Papua memilih Jokowi sekalipun, suara mantan Wali Kota Solo itu belum tentu menggelembung drastis secara nasional.

Lantas apa yang perlu dilakukan?

Menurut Burhanuddin, Jokowi bisa melakukan "branding" pembangunan infrastruktur. Jangan sampai, infrastruktur hanya berhenti pada penekanan sirene atau gunting pita semata. Atau lebih parah lagi, infrastruktur hanya diimajinasikan sebagai benda mati.

"Infrastuktur kesannya hanya berhenti pada peresmian-peresmian jalan tol, berhenti pada pengguntingan pita," kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Presiden Joko Widodo berada di mobil Land Rover lawa, usai meresmikan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo berada di mobil Land Rover lawa, usai meresmikan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol yakni Seksi 1B dan 1C sepanjang 8,26 kilometer yang terbentang dari Cipinang Melayu-Pangkalan Jati-Jakasampurna. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Padahal, infrasruktur bisa memiliki dampak dasyat untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Jalan Trans-Papua misalnya, bisa jadi solusi penting adanya distribusi barang ke masyarakat padalaman, Belum lagi tol laut yang menjadi solusi konektivitas Indonesia barat dan timur.

Selain "branding" infrastruktur, Jokowi juga harus percaya diri menunjukkan pembangunan di desa-desa. Berkat gelontoran triliunan dana desa, pembangunan di desa-desa berjalan, lapangan kerja tercipta.

(Baca juga: Pemerintah Terus Dorong Swasta Investasi Proyek Infrastruktur)

Akan tetapi, Jokowi lebih gemar meresmikan jalan tol. Isu pembangunan desa justru tertutup oleh isu penyelewengan dana desa. Padahal, pembangunan yang bisa dirasakan oleh rakyat banyak adalah pembangunan di desa-desa.

"Menurut saya infrastruktur enggak bisa hanya melihat tol dan sebagainya. Ada infrastruktur besar yang dijalankan pemerintah yang melibatkan orang desa. Ini gen politik besar bagi Jokowi. Bukan cuma Papua yang dibangun tetapi seluruh desa di Jawa dan luar Jawa," kata Iwan.

Kini pilihan ada di tangan Jokowi sendiri, rakyat hanya menunggu manfaat nyata pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X