JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, banyaknya orang yang ditangkap bukanlah tolak ukur keberhasilan penegak hukum. Bagi Kalla, hal itu justru tanda-tanda kegagalan aparat penegak hukum.
"Sering juga saya katakan, ukuran keberhasilan penegak hukum itu kalau kurang orang melanggar, bukan banyak orang ditangkap," ujar Jusuf Kalla, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional 2017 di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Menurut Wapres Kalla, aparat penegak hukum tidak boleh diberikan target, sebab hal itu dinilai justru akan membuat jajaran aparat bergairah untuk menangkap orang.
Saat ini kata Kalla, hal yang perlu dilakukan adalah membuat sistem pengawasan yang baik. Dengan demikian, pejabat negara tidak memilki celah untuk malakukan tindak pidana, korupsi misalnya.
(Baca juga: Kalla: Orang Boleh Minta Perlindungan Hukum, tapi Belum Tentu Dikasih, Kan?)
Ia memberikan contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, lembaga antirasuah itu dibentuk untuk menurunkan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Bila hal itu terwujud, kata Wapres, maka peran KPK dinilai berhasil dan bisa saja tidak diperlukan lagi. Namun, saat ini Kalla menilai tujuan itu belum dicapai. Hal itu terbukti dari masih banyaknya korupsi.
"Karena itulah yang paling penting di sini adalah jangan korupsi," kata Kalla.
Wapres Kalla meminta seluruh aparat pemerintahan yang bekerja jujur, tidak perlu takut mengambil kebijakan akibat pengawasan penegak hukum, termasuk KPK.
"Anda lah yang menentukan, tapi menentukan dengan baik. Sehingga tidak perlu diambil langkah hukum," ucap Kalla.
(Baca juga: Wapres Kalla Nilai Tetap Ada Mekanisme Peradilan dalam UU Ormas)