Kalla: Orang Boleh Minta Perlindungan Hukum, tapi Belum Tentu Dikasih, Kan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, siapapun bisa mengajukan permintaan perlindungan hukum. 

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi surat Ketua DPR Setya Novanto yang meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo, serta para pimpinan lembaga penegak hukum.

Mereka yang diminta Novanto memberikan perlindungan juga punya hak yang sama untuk menolaknya.

"Orang boleh minta-minta saja, tapi belum tentu dikasih kan?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Baca: Polri: Minta Perlindungan ke Polisi seperti Mengadu Domba dengan KPK

Kalla menegaskan, hukum di Indonesia tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Oh iya lah (hukum tak bisa diintervensi). Tidak bisa diintervensi (untuk) yang salah. Anda boleh intervensi (untuk) yang benar," kata Kalla.

"Kalau tidak terlaksana, kenapa tidak dilaksanakan? Nah, itu intervensi juga tapi intervensi yang benar," kata dia. 

Respons Presiden

Presiden Joko Widodo merespons permohonan perlindungan hukum yang diajukan Ketua DPR sekaligus tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Jokowi tidak menyebutkan secara lugas apakah akan memberikan atau menolak permintaan perlindungan hukum tersebut. Jokowi hanya meminta Setya Novanto mengikuti prosedur hukum yang ada.

Baca juga: Wakapolri: Jangan Ada yang Adu Domba KPK dengan Polri

Jokowi sampai tiga kali mengatakan hal tersebut.

Bahkan, saat ditanya apakah pernyataan Jokowi itu artinya Presiden tidak melindungi Novanto, ia juga menjawab dengan kalimat yang sama.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik oleh KPK. Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, serta dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Novanto sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pasca mengalami kecelakaan mobil tunggal.

Novanto ditahan di Rutan KPK setelah penyidik menyatakan bahwa kondisi kesehatannya memungkinkan untuk dibawa keluar rumah sakit.